Dinsos Pandeglang Siap Benahi Pelayanan Publik

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang akan membenahi pelayanan publik. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Hj. Nuriah saat menanggapi hasil survei Ombudsman yang menyebut pelayanan Dinsos masih perlu ditingkatkan, karena minimnya sarana dan prasarana.

Meski demikian, selaku Kadinsos, Nuriah menerima penilaian dari ombudsman tersebut. Oleh karena itu, dia berjanji akan memperbaiki sistem pelayanan untuk masyarakat.

”Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2009 ini ternyata Dinsos hasil penilaian Ombudsman tidak naik ke hijau, karena pelayanan publik dari Dinsos dianggap belum maksimal. Insya Allah saya akan memperbaiki kaitan dengan pelayanan. Ternyata memang kendalanya soal sarana minim,” kata Nuriah kepada Kabar Banten, Jumat (7/2/2020).

Menurut dia, sejumlah pelayanan yang ada tesebut haruslah tercantum bahwa pelayanan itu harus diketahui oleh masyarakat.

“Begini, pelayanan ini gratis, jadi harus ditulis pemberitahuan pelayanan di sini gratis. Pelayanan ini alurnya seperti apa, terus pelayanan ini membutuhkan waktu sekian lama. Jadi kalau ngomong pelayanan ada, tapi di laci sama saja dengan bohong. Kemudian harus adanya tim pengaduan ke siapa saat pelaksanaan pelayanan ini tidak sesuai dengan keluhan, termasuk ada kritikan atau aspirasi,” ujarnya.

Baca Juga : Pelayanan Publik di Pandeglang Masuk Zona Kuning

Nuriah mengatakan, segala bentuk bantuan sosial tersebut akan memiliki tim pengaduan agar setiap program bisa dievaluasi dengan komprehensif. Ia optimistis akan memperbaiki setiap pelayanan yang ada di Dinsos.

”Tim koordinasi untuk bantuan sosial pangan, saya bikin tim pengaduan untuk tahun 2020 ini. Nah ini pelayanan juga harus ada pengaduannya. Nanti tahun 2020 ada program sistem layanan terpadu yang harus kita perbaiki, mulai dari gedungnya, SDM-nya, SOP dan tim pengaduannya,” katanya.

Langkah yang dilakukan ke depan, kata Nuriah, pihaknya akan membuat tim pengaduan untuk mengawal pelayanan dan program bantuan sosial. Dia mencontohkan, bansos untuk masyarakat rujukan ke luar sebesar Rp 5 juta.

”Pendampingan juga ada untuk biaya transportasi untuk biaya makan, biaya nginep dan lain sebagainya. Kemudian tim akan mengevaluasi bantuan itu sampai atau tidak, itu harus ada pendampingan. Alhamdulillah sekarang sudah ada, pendampingan kasus-kasus kesehatan betul-betul dilaksanakan secara maksimal,” ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Banten menilai, pelayanan publik di Pandeglang tahun 2019 mendapatkan nilai 75,48 atau berada di zona kuning (baik) yang akan mendekati zona hijau.

Namun demikian, Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita berharap tahun 2020 ini hasil surveinya bisa masuk zona hijau. Untuk itu, Irna menyatakan hasil survei Ombudsman tersebut akan dijadikan motivasi dalam peningkatan pelayanan publik.

“Kami akan semakin jeli lagi, khususnya dalam menyajikan pelayanan yang dinilai belum maksimal. Terima kasih telah mendampingi kami dan ini menjadi semangat untuk menyajikan pelayanan lebih cepat lagi,” ucap Bupati Pandeglang Irna Narulita saat agenda pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Banten di Pendopo Pandeglang, Kamis (6/2/2020). (Ade Taufik/Endang Mulyana)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here