Dinsos Banten Petakan Sebaran Penerima Jamsosratu

PROGRAM Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran keluarga penerima manfaat (KPM). Tujuannya, untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial Jamsosratu tersebut.

Sejalan dengan program tersebut, Dinas Sosial Provinsi Banten akan memetakan kondisi geografis dan sebaran KPM program Jamsosratu melalui pemanfaatan informasi teknologi untuk memudahkan pengembangan program tersebut.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, tujuan dari strategi peningkatan pengelolaan KPM Jamsosratu tersebut, agar memberikan gambaran yang jelas kinerja para pendamping program serta terpetakannya data base kondisi geografis dan sebaran KPM.

Selain itu, KPM Jamsosratu mendapatkan tambahan program pemberdayaan sosial yang tepat dalam upaya meningkatkan status kesejahteraan sosial para penerima manfaat program Jamsosratu. Ia mencontohkan KPM yang berada di kawasan pesisir pantai akan berbeda untuk pengembangan programnya dengan penerima yang berada di wilayah-wilayah pertanian.

“Program ini yang kami usulkan dalam proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (KPM) II yang sedang dilaksanakan di BPSDM Banten,” katanya seusai seminar rancangan proyek perubahan “Strategi Peningkatan Pengelolaan KPM Jamsosratu di Provinsi Banten” pada Diklatpim II di BPSDM Banten, Kamis (5/9/2019).

Ia menjelaskan, Jamsosratu dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memacu peningkatan “Kesejahteraan Sosial” rakyat Banten. Kesejahteraan sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, mental, dan sosial warga masyarakat, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Jamsosratu merupakan skema perlindungan dan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin di Provinsi Banten. Selain mendapat bansos, KPM harus melaksanakan komitmen atau kewajibannya, yaitu mengakses layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

“Skema ini tidak hanya memberikan bantuan semata, namun memutus rantai kemiskinan sekaligus mendorong KPM untuk meningkatkan keberdayaan dan keberfungsian sosialnya sejalan dengan peningkatan aspek pendidikan dan kesehatan KPM,” ujarnya.

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, data rumah tangga miskin (RTM) di Provinsi Banten berjumlah kurang lebih 645.000. Sementara, yang tercover Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 310.000 KPM dan yang tercover Jamsosratu baru 50.000 KPM.

“Perlu adanya dukungan berupa aplikasi berbasis IT yang dapat membantu perbaikan-perbaikan mendasar dalam pelaksanaan program. Selain itu, dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan mengenai kualitas pendampingan dan komitmen KPM dalam melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

Menurut dia, perlu kebijakan pendukung berupa Pergub tentang Jamsosratu serta upaya pengembangannya termasuk di dalamnya pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan efektivitas program Bansos Jamsosratu.

“Tujuan jangka panjangnnya bisa meningkatnya kualitas pendampingan sosial oleh para pendamping serta meningkatnya kesadaran kolektif KPM dalam meningkatkan keberdayaan dan keberfungsian sosialnya secara mandiri,” tuturnya.

Sementara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berharap, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Banten mampu melakukan inovasi-inovasi program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi-inovasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD harus memberikan dampak pada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sutisna/Rifki)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here