Dinilai Terlalu Mahal, PKL Keluhkan Retribusi Kebersihan

SERANG, (KB).- Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Jalan Jenderal Ahmad Yani mengeluhkan iuran atau retribusi kebersihan yang dinilai terlalu mahal, yakni Rp 15.000 per bulan. Bahkan, sebagian pedagang juga mempertanyakan kebenaran dari retribusi tersebut.

Seorang pedagang makanan di sekitar Cipare Puspa Delima mengatakan, petugas yang menarik retribusi kebersihan memiliki ciri-ciri bertubuh gemuk dan hanya mengenakan topi berwarna hitam, dengan logo “Kota Serang”. Namun, dia ragu jika orang tersebut, adalah pegawai pemerintahan.

“Orangnya agak gendut, laki-laki ngakunya orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang. Tapi, dia (oknum) enggak pakai seragam, cuma pakai topi logo Kota Serang doang. Makanya, saya agak curiga, ini benar enggak dari pemerintahan. Habisnya cuma datang ngasih karcis sama minta uang Rp 15.000 buat kebersihan,” katanya, Sabtu (30/11/2019) malam.

Ia khawatir jika retribusi tersebut masuk dalam praktik pungutan liar (pungli), sehingga tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD), justru masuk ke kantong pribadi. Tidak hanya itu, dia kecewa dengan pemerintah, karena segala sesuatunya selalu mengatasnamakan kebersihan dan keamanan kepada pedagang.

“Kalau ini termasuk pungli bukan? Enak benar kerjaannya cuma jalan-jalan terus mintain uang. Saya juga mau kalau gitu, jadi petugas yang mintain uang kebersihan. Tinggal saya cetak ulang kertasnya biar dapat uang yang banyak. Paraf juga bisa asal gitu kan. Coba dong tolong pemerintah, bagaimana cara mengatasinya,” ujarnya.

Hal tersebut, ucap dia, tidak bisa dibiarkan jika ternyata pungutan tersebut masuk kategori pungli. Sebab, seharusnya jika benar ada retribusi dari pemerintah, pihak DLH Kota Serang melakukan sosialisasi atau paling tidak memberikan surat edaran kepada para pedagang.

“Kan harus jelas, kalau mintain uang kayak gitu. Saya merasa enggak adil saja gitu, ada satu orang yang kayak gitu, sedangkan itu pun kami enggak tahu masuk apa enggak ke PAD. Kasihan juga sama yang ngangkut sampah, gajinya kecil,” tuturnya.

Sementara, pedagang lainnya yang enggan disebutkan namanya menututurkan hal yang sama. Ia mengatakan, dalam satu bulan bisa mengeluarkan uang lebih dari Rp 50.000 untuk iuran kebersihan. Belum lagi iuran listrik dan iuran keamanan.

Ia menambahkan, selain iuran kebersihan sebesar Rp 15.000, juga ada iuran kebersihan lainnya sebesar Rp 2.000 per hari yang tidak menggunakan karcis. “Kalau yang Rp 15.000 itu ada tulisan DLH, tapi kalau yang Rp 2.000 itu memang enggak ada karcisnya. Belum lagi uang keamanan, bisa lebih Rp 50. 000 sebulan keluar,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto membenarkan, jika karcis tersebut dikeluarkan oleh DLH Kota Serang. Namun, karcis tersebut, masih menggunakan peraturan daerah (Perda) yang lama dan itu sudah pernah dilakukan sosialisasi kepada pedagang.

“Iya betul, itu kami yang keluarkan (karcis), tapi memang masih yang lama (Perda Retribusi), sedangkan untuk perda yang baru, itu sekitar Rp 17.500 per bulan. Tapi, belum diberlakukan, karena kami belum sosialisasi,” ujarnya.

Sementara, terkait adanya retribusi harian, pihaknya belum mengetahui hal tersebut dan tidak pernah mengeluarkan. “Kalau kami hanya yang per bulan itu, Rp 15.000 dan memang ditagih oleh kolektor dari DLH. Selain itu tidak ada,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here