Dinilai tak Optimal, Syafrudin Kecewa Layanan Informasi

Syafrudin, Wali Kota Serang.*

SERANG, (KB).- Wali Kota Serang Syafrudin meluapkan kekesalannya ketika menjadi pembina upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN), di Halaman Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Jumat (17/1/2020). Hal tersebut, karena ia mendapat laporan terkait layanan informasi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak optimal.

“Mempublikasikan kegiatan itu penting, karena bagaimana pun juga Pemerintah Kota (Pemkot) Serang ini, mulai dari jajaran Kepala OPD sampai ke bawah menggunakan anggaran APBD. Anggaran APBD ini berasal dari masyarakat dan pemerintah harus terbuka,” kata Syafrudin.

Masyarakat Kota Serang, kata dia, harus tahu tentang apa yang dilakukan setiap OPD di lingkungan pemerintahannya.

“Sebab, bagaimana pun masyarakat harus tahu apa yang dikerjakan setiap hari. Seperti yang dikerjakan kepala kelurahan, dan apa yang dikerjakan oleh camat se-Kota Serang ini. Jangan hanya publikasikan di pesan grup telepon pintar saja, harus ke masyarakat,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang ini pun, meminta seluruh OPD hingga jajaran kecamatan serta kelurahan agar memiliki akun media sosial. Hal ini sebagai sarana mereka untuk mempublikasikan setiap kegiatan, yang dilakukan oleh masing-masing instansi.

“Dari masing-masing OPD, kecamatan, dan kelurahan, harus punya akun sendiri. Biar masyarakat tahu kalau kami kerja untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi,” ucapnya.

Tidak sampai disitu, Syafrudin juga kesal ketika pemasangan lambang negara, serta foto kepala negara dan kepala daerah tidak terpasang secara lengkap.

“Pemasangan foto kepala daerah di ruangan masing-masing OPD, dari tingkat kelurahan saja kadang salah, ditatanan itu saja tidak mengerti. Kalau ini diprotes dari insan pers dan masyarakat, foto pemasangan kepala daerah aja salah,” ucapnya.

Syafrudin pun memberikan teguran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Serang, agar benar dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kami ini ASN, rata-rata sarjana, hanya pemasangan foto itu saja salah. Kalau belum ada (foto) segera beli, segera cari. Agar dalam menjalankan roda pemerintahan dari hal yang kecil sudah benar,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Diskominfo Kota Serang W Hari Pamungkas mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan olehnya, ada 20 situs resmi OPD yang mati suri dengan parameter tiga bulan.

“Data kami yang tercatat, dengan parameter tiga bulan, terdapat 20 OPD yang mati suri atau tidak melakukan pembaruan konten di bawah tiga bulan. Alasan itu selalu karena kekurangan SDM untuk menjadi operator,” ujarnya.

Namun berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang terhitung enam bulan masa aktif akun OPD.

“Namun kami membuat parameter lebih rigid lagi, yaitu tiga bulan. Ini juga untuk mengejar peringkat terbaik dalam keterbukaan informasi di Kota Serang,” katanya.

Dari 20 “website” OPD tersebut, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora).

“Itu yang terendah ya, seperti Dinkes itu terakhir tanggal 25 Juli 2019, kemudian DPUPR dan Disparpora tanggal 24 Juli,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here