Selasa, 11 Desember 2018
GUBERNUR Banten, Wahidin Halim saat memberikan sambutan dalam Rakerda Apdesi se-Banten, di salah satu rumah makan Kota Serang, Senin (7/5/2018).*

Dinilai Sudah tak Valid, Apdesi Keluhkan Data Penerima BPNT

SERANG, (KB).- Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Surta Wijaya meminta data penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) divalidasi ulang. Sebab, data tersebut dinilai sudah tidak valid lagi. Hal tersebut disampaikan dia, saat rapat kerja daerah (rakerda) Apdesi se-Banten, di sebuah rumah makan Kota Serang, Senin (7/5/2018). Turut hadir Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Ada beberapa persoalan di tingkat desa. Pertama menyangkut pemberian bantuan pangan non-tunai. Ini sangat bermasalah untuk kami. Sudah tidak valid lagi datanya. Saya minta pak gubernur dan bupati instruksikan, agar didata ulang,” katanya dalam sambutannya.

Ia berharap, proses validasi data tersebut diserahkan kepada aparat desa yang mengetahui langsung kondisi masyarakatnya. “Setelah dicek itu data lama. Syukur-syukur pendataannya diberikan ke lembaga desa atau aparat desa. Kami juga berharap, tahun depan bantuan desa dari provinsi Rp 100 juta, agar kami bisa membangun desa kuat,” ucapnya.

Beberapa hal yang menjadi isu strategis dalam rakerda tersebut, yaitu mengenai program berobat gratis menggunakan KTP-el dan pendidikan gratis. ”Birokrasi saat ini berbelit-belit soal berobat. Apdesi mendorong (program itu) segera terealisasi. Karena, tidak semua masyarakat mampu bayar BPJS. Pendidikan gratis juga,” tuturnya.

Selain itu, Apdesi juga meminta pemerintah memerhatikan infrastruktur desa, seperti jalan poros desa dan bangunan kantor desa. “Ada beberapa gedung desa terutama Pandeglang, Lebak termasuk Serang, dan Tangerang, masih ada gedung yang tidak layak pakai. Kami minta diseragamkan,” tuturnya.

Sementara, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengamini data-data penerima bantuan belum divalidasi. Meski begitu, dia tetap mengingatkan, agar siapa pun apalagi aparat desa tidak memotong bantuan tersebut.

“Memang saya juga lihat, bahwa data-data belum divalidasi. Kami ada Jamsosratu, program sosial. Bahkan, di lebak 50 juta per rumah (bantuan korban gempa) jangan diambil, jangan dipotong,” katanya.

Terkait bantuan desa, menurut dia, bantuan keuangan yang dikucurkan untuk kabupaten/kota sejatinya juga untuk pembangunan desa-desa.

“Bantuan keuangan Rp 90 miliar untuk Kabupaten Serang, RP 75 miliar buat Lebak, Rp 65 miliar untuk Pandeglang, Kota Serang Rp 30 miliar, dan Tangerang Rp 50 miliar. Itu kami arahkan untuk pembangunan jalan-jalan desa. Karena, penyakit kami infrastruktur. Kalau jalan bagus, ekonomi bagus, distribusi barang bagus. Program apapun semua bermuara ke desa,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, Sigit Suwitarto menuturkan, saat ini ada 158 desa di Banten masuk kategori desa tertinggal. (RI)*


Sekilas Info

Penyertaan Modal Bank Banten Terancam Jadi Silpa

SERANG, (KB).- Penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten Tbk (Bank Banten) terancam menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *