Dinilai Melanggar RTRW, Pembangunan ”Batching Plant” Didemo

SERANG, (KB).- Sekitar 300 orang warga dari tiga desa, yakni Desa Tambiluk, Mekar Baru, dan Sindang Sari, Kecamatan Petir melakukan unjuk rasa di Lapangan Cigodeg atau Lapangan Gusdur, Desa Sindang Sari, Rabu (28/11/2018).

Aksi tersebut, dilakukan untuk meminta, agar pembangunan batching plant (tempat produksi beton curah siap pakai) Tol Serang-Panimbang tersebut ditutup. Pantauan, aksi tersebut dilakukan sejak pukul 09.00 WIB. Sepanjang aksi warga juga bergiliran berorasi menyampaikan keluh kesahnya. Warga yang datang lengkap dengan atribut dengan berbagai bahasa penolakan.

Koordinator Lapangan Aksi, Imat Rohmatulloh mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk menolak keberadaan batching plant yang dinilai sudah meresahkan masyarakat. Apalagi, selama ini tidak pernah ada sosialisasi terkait rencana pembangunan batching plant tersebut.

Selanjutnya, kata dia, pembangunan batching plant tersebut, dinilai sudah melanggar peraturan daerah (Perda) RTRW Nomor 10 Tahun 2011. Sebab, sesuai RTRW daerah Kecamatan Petir, Tunjung Teja, dan Cikeusal masuk dalam zona permukiman. “Ketika memang ini sampai terjadi pembangunan batching plant, ini tidak menutup kemungkinan akan merugikan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, aksi hari ini (kemarin) adalah bentuk kekecewaan kepada beberapa pihak. Pertama, pada pemerintah desa yang sejak awal tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, masyarakat tetap menolak pembangunan tersebut. “Kalau misalkan berlanjut mungkin ada aksi lanjutan yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Oleh karena itu, masyarakat menuntut, agar batching plant tersebut, ditutup. Pemerintah diharapkan segera merespons keluhan masyarakat tersebut. “Ini terbagi tiga wilayah yang terdampak, yakni perbatasan Desa Tambiluk, Mekar Baru, dan lokasinya di Sindang Sari,” tuturnya.

Warga lainya, Apipudin menuturkan, pada intinya pihak masyarakat meminta, agar perusahaan tersebut ditutup total, karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011.

“Ketika perusahaan tersebut beroperasi lagi, maka masyarakat akan mengadakan aksi yang lebih banyak lagi. Maka dari itu, memohon kepada pemerintah daerah, agar aspirasi kami diterima dan ditindak secara tegas, jangan sampai kami masyarakat biasa dengan adanya kegiatan di wilayah tersebut, jelas sangat merugikan entah dampak kebisingan, polusi, dan lain-lain,” katanya.

Ia mengatakan, aksi tersebut, merupakan kali kedua, sebelumnya warga juga sempat melakukan unjuk rasa. Hanya saja tidak membuahkan hasil. “Ini murni aksi masyarakat, tidak politis,” ujarnya.

Warga yang tidak puas dengan aksi tersebut, kemudian melanjutkan dengan mendatangi Kantor Desa Sindang Sari. Mereka kemudian melakukan musyawarah bersama perwakilan PT PP Presisi dan Muspika Petir.

Perwakilan PT Presisi, Reja dalam musyawarah menuturkan, pihaknya selaku sub kontraktor dalam proyek tersebut, yang mana main kontraktornya, adalah PT PP Presisi. “Jadi, PT PP memberi pekerjaan ke kami untuk mengerjakan Simpang Susun Cikeusal dan Tunjung Teja. Yang mana untuk owner itu Wika atau pelaksananya PT PP,” ucapnya.

Sementara, mengenai batching plant, nantinya akan dijadikan tempat pengecoran. Sebelumnya, pihaknya sudah sempat konsultasi dengan bagian teknik, apakah batching plant tersbeut, akan menimbulkan sampah atau polusi yang bisa merugikan masyarakat. Sebab, dia tidak ingin saat pelaksanan, masyarakat mengeluh dengan apa yang sedang dikerjakan.

“Kami juga paham ada beberapa masyarakat dan tokoh yang memang merasa dirugikan, itulah kenapa kami berkumpul di sini. Ini untuk cari solusi, kalau ada bahasa yang kurang enak kami coba klarifikasi semuanya. Jangan ada hal-hal yang sifatnya hoax,” tuturnya.

Untuk proses kerjanya sendiri secara keseluruhan pembuatan Simpang Susun Tol Serang-Panimbang mulai Agustus 2018-Agustus 2019.

“Dipotong masa kemarin kami ngurus izin dan masalah tanah juga itu sekitar 2 bulan. Pada saat kami mengajukan perizinan juga itu prosesnya hanya diberi waktu satu tahun dari awal itu diberi izin. Kami tidak bisa melebihi kontrak tersebut. Dengan persyaratan pada saat kami buat batching plant ini, bangunan tidak ada yang permanen, kantor pun kami pakai kontainer. Jadi, tidak membuat bangunan permanen dalam kurun waktu satu tahun sesuai kontrak,” katanya.

Ia memastikan, jika pembangunan batching plant tersebut, sudah menempuh dan menjalankan proses perizinan. “Kami memasukkan izin satu sampai dua bulan, sehingga kami bisa mulai start di sini, karena kami sudah melakukan proses perizinan,” ujarnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here