Dinilai Hanya Mempromosikan Kawasan Milik Swasta, Kegiatan di Tanjung Lesung Diminta Ditinjau Ulang

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar (tengah) bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati (kiri) dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi (kanan) pada acara Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Banten di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi, Palima, Kota Serang, Selasa (25/2/2020).*

Komisi III DPRD Provinsi Banten meminta pemerintah provinsi (pemprov) untuk meninjau ulang kegiatan di kawasan wisata Tanjung Lesung. Sebab, dewan menilai kegiatan di sana hanya mempromosikan kawasan milik swasta.

“Sementara para pemilik homestay, kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti di Kampung Cipanon, Pandeglang,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi pada acara Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Banten di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi, Palima, Kota Serang, Selasa (25/2/2020).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar tersebut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati. Acara tersebut diikuti sebanyak 109 peserta yang terdiri atas 17 perwakilan OPD Banten, tujuh OPD kabupaten/kota, serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Banten.

Dalam acara tersebut, Gembong menyampaikan 11 masukan (pokok pikiran) DPRD Provinsi Banten untuk pembangunan pariwisata di Banten. Salah satu masukannya, kebijakan provinsi terhadap kawasan Tanjung Lesung.

Masukan lainnya yang disampaikan Gembong adalah, pemprov perlu mengayomi seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam kemajuan pariwisata di Banten.

Dia meyakini kebijakan seperti itu akan menjadikan tata kelola pariwisata lebih menyeluruh. Bukan hanya itu, pemprov juga diminta melindungi keberadaan tour and travel resmi yang terdata di dinas. Sebaliknya, pemprov harus berani menegur travel yang tidak terdaftar secara resmi.

Terkait pascabencana alam tsunami Selat Sunda beberapa waktu lalu, Gembong meminta pemprov memperhatikan kawasan wisata Anyer-Carita, dengan pendekatan yang optimal. Dengan demikian, perputaran ekonomi dapat berjalan normal kembali.

Selain itu, dia menegaskan harus ada program bangkit dan tegaknya pariwisata pascatsunami Selat Sunda dan banjir di Lebak. Gembong juga menyarankan untuk membuat komunikasi antar-departemen dan dinas, serta stakeholder pariwisata terkait info dini bencana dan penanggulangan di kawasan bencana.

Meyinggung aspek promosi, Gembong menilai promosi pariwisata harus tepat sasaran dan melibatkan semua stakeholder. Diperlukan juga adanya sinkronisasi program dinas dengan kegiatan dan agenda stakeholder agar tujuan tepat sasaran.

“Perlu ada agenda rutin pertemuan antar dinas kebupaten/kota dengan stakeholder pariwisata untuk menyamakan persepsi,” katanya.

Dia menyarankan agar pemprov membuat event pariwisata yang menyasar pada pasar ibu kota, dengan promosi dan sosialisasi yang maksimal.Terakhir, pemrov harus mendukung keberadaan desa-desa wisata atau calon desa wisata dari sisi amenitas dan aksesibilitasnya.

Sementara itu, saat memberikan arahan dan membuka acara tersebut, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sependapat dengan Gembong terkait perlunya peninjauan ulang kegiatan di kawasan Tanjung Lesung. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here