Dinilai Bermasalah, DPUPR Pandeglang Diminta ”Blacklist” 3 Proyek Jalan

PANDEGLANG, (KB).- Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang (JAM-P) Banten menggelar unjuk rasa di halaman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
Kabupaten Pandeglang, Kamis (28/11/2019).

Massa pendemo menuntut Kepala Dinas PUPR Asep Rahmat agar memblacklist tiga proyek pembangunan jalan yang menyedot anggaran APBD miliaran rupiah. Ketiga proyek tersebut yakni pembangunan peningkatan Jalan Marapat-Camara, Munjul-Curug Langlang dan Sumur-Taman Jaya.

Selain itu, massa yang dikomandoi Ahmadi mendesak pihak DPUPR untuk menghapuskan beberapa pengusaha yang dinilai gagal dalam mengerjakan pekerjaan. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk meninjau pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Koordinator lapangan aksi Ahmadi menilai, pelaksana pekerjaan belum ada perbaikan. Padahal dirinya sudah melakukan unjuk rasa pekan lalu.

“Beberapa pekan lalu kita pernah sampaikan tuntutan agar pemilik pekerjaan tiga kegiatan terbesar diblacklist. Kali ini kita aksi lagi untuk menindaklanjuti aspirasi soal proyek jalan yang tidak sesuai spek dan anggaran. Jika belum ada tindakan pemerintah, kami akan membawa massa aksi lebih besar,” kata Ahmadi.

Ia akan terus mengawal tiga pekerjaan yang cenderung tidak memperhatikan ketentuan pekerjaan dan rancangan anggaran biaya.

“Perlu kami sampaikan bahwa beberapa pekerjaan peningkatan jalan itu tujuannya untuk memberikan pelayanan masyarakat. Tetapi kalau pekerjaan itu asal-asalan maka masyarakat juga akan dirugikan,” ucapnya.

Menurut dia, faktor yang mendorong JAM-P Banten aksi berangkat dari keresahan masyarakat yang mengkhawatirkan setiap pembangunan yang tidak maksimal. Sebab ada beberapa pekerjaan yang hanya mengambil keuntungan saja bukan mengedepankan kualitas.

“Kami minta DPUPR harus bertanggung jawab, kepala daerah juag harus bertanggung jawab, DPRD, Kejaksaan Negeri dan semua pihak harus bertanggung jawab,” ujar Ahmadi.

Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat, sudah memerintahkan tim teknis untuk selalu memantau setiap kegiatan peningkatan jalan. Apabila tidak ada temuan atau laporan maka dirinya tidak bisa langsung menindak.

“Sudah saya tekankan berkali-kali, kalau memang ada pekerjaan yang asal-asalan, kontraktor nakal, maka kami tidak segan-segan saya akan menindak tegas. Namun, itu ada mekanismenya dan saya sudah mengirimkan tim teknis untuk memantau pekerjaan. Ada konsultan pengawas yang mengawasi, ada TP4D dari kejaksaan dan kita juga tidak main-main,” ucapnya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here