Dinas ke Luar Negeri, Wali Kota Tangerang Dipanggil Kemendagri

Arief R Wismansyah, Wali Kota Tangerang.*

TANGERANG, (KB).- Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah belum lama ini dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh masyarakat Kota Tangerang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum di Provinsi Banten. Laporan yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Jumat (2/8/2019) atas dugaan melakukan perjalanan dinas keluar negeri tanpa seizin menteri.

Terkait laporan tersebut, orang nomor satu di Kota Tangerang merespons dengan santai akan pemanggilan dirinya oleh Kemendagri. Ditemui di ruang kerjanya, dia menyampaikan kesiapannya untuk memenuhi pemanggilan tersebut.

Menurut dia, telah mengajukan dan permohonan untuk pergi ke luar negeri dan sekarang tinggal menunggu tindak lanjut dari Kemendagri. “Siap kami mah, kapan pun kami siap. Namanya kan bawahan diperintah atasan harus siap. Tapi, sampai ini juga belum ada informasi (pemanggilan) dari Kemendagri,” katanya.

Ia berharap, dengan keterlibatan dari Kemendagri, persoalan tersebut bisa segera selesai. “Kami serahkan saja ke Kemendagri untuk diproses sesuai wewenangnya. Kami mah fokus ke pekerjaan kami di wilayah. Banyak yang lebih perlu diurusin dan jadi prioritas,” ujarnya.

Ketika ditanya soal perjalanan ke luar negeri, pria kelahiran 1977 tersebut menerangkan, untuk Februari 2019 dia mengajukan izin umrah, untuk Maret dia mengajukan izin untuk menjenguk pak Ismed (orangtua Bupati Tangerang) dan untuk Juni dia mengajukan izin ada kepentingan keluarga. “Saya juga menghadap ke pak Gubernur Banten, katanya disuruh menghadap, ya saya datang,” ucapnya seraya menambahkan, izinnya dibuat, tetapi tidak dijawab olehnya.

Sebagai informasi, terkait Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2016, Bupati/ Wali Kota yang mengajukan izin perjalanan Dinas Luar Negeri wajib mengajukan izin tersebut ke Kemendagri melalui Gubernur. Selanjutnya, Gubernur meneruskan permohonan izin tersebut kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda).

Pada akhirnya Dirjen Otda atas nama Menteri yang dapat memberikan persetujuan atau menolak izin perjalanan dinas tersebut disertai dengan alasan. “Jadi tunggu saja gimana proses selanjutnya,” tuturnya seraya meninggalkan ruangan untuk kegiatan peninjauan lapangan.

Diketahui, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dilaporkan ke Kemendagri oleh masyarakat Kota Tangerang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum di Provinsi Banten.

Hasanudin BJ sebagai salah satu pelapor menerangkan, jika kegiatan yang dilakukan oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 76 ayat 1 huruf ( i ) yang menyatakan, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dari menteri.

“Kami ketahui, bahwa Gubernur Banten menyatakan menolak permohonan izin keluar negeri yang diajukan oleh Wali Kota Tangerang,” katanya saraya menambahkan, larangan tersebut, juga diikuti oleh Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Wakil Wali Kota Tangsel pada pertengahan Juni 2019 lalu. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here