Dilarang Terima Pendapatan Ganda, Bapenda Banten Harus Pilih Insentif atau TPP

SERANG, (KB).- Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dilarang menerima pendapatan ganda. Mulai APBD Perubahan 2017, Bapenda harus memilih salah satu antara insentif pemungutan pajak atau tunjangan penambahan penghasilan (TPP). Hal tersebut disampaikan Sekda Banten, Ranta Soeharta saat memimpin apel Hari Olah Raga Nasional, Hari Statistik, Hari Perhubungan, dan Hari Kesadaran Nasional di Halaman Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Senin (18/9/2017). Hadir seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dan pegawai di Lingkungan Pemprov Banten. “Nanti kami ada ada (pembahasan) khusus terkait Bapenda. Apakah memilih tukin (tunjangan kinerja) atau insentif. Menurut Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) harus sudah dilakukan mulai (APBD) perubahan,” katanya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan.”Silakan nanti semangat atau tidak semangat, karena ini arahan Korsupgah untuk dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bukan arahan sekda,” ujarnya. Meski demikian, sekda sendiri akan terlebih dahulu membahasnya dengan gubernur terkait hal tersebut. “Nanti akan dibahas dulu seperti apa. Apakah akan dilaksanakan arahan Korsupgah ini atau tidak. Nanti bergantung kebijakan pak gubernur,” ucapnya.

Ia menuturkan, saat ini insentif untuk staf Bapenda Banten belum disalurkan, karena target pendapatan tidak tercapai. “Karena, saya pikir kemarin Bapenda itu belum mencapai target, sehingga insentif staf-staf belum bisa disalurkan. Sekarang harus memilih juga (antara insentif dengan tukin), yang tadinya dapat ganda harus milih. Mana yang harus dipilih nanti kebijakannya pak gubernur. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari mengatakan, tak mempersoalkan hal tersebut. Jika disuruh memilih, Bapenda akan memilih insentif atau yang biasa disebut upah pungut. “Ya enggak ada masalah, kan itu sudah ada aturannya. (Pilih) insentif lah,” katanya melalui sambungan telepon.

Pilih insentif

Ia menjelaskan, besaran insentif bergantung gaji pegawai. Maksimal, ujar dia, besaran insentif, yaitu 8 kali gaji. “Ada di PP Nomor 69 itu, maksimal 8 kali gaji. Dikalikan saja, misalnya dia gaji Rp 3 juta tinggal dikali 8,” ucapnya. Berdasarkan penelusuran Kabar Banten, insentif pemungutan pajak dan retribusi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya insentif untuk provinsi maksimal 3 persen dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

Dalam pasal 3 disebutkan insentif dibayarkan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi seusai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Kemudian, pada pasal 7 disebutkan, besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya. Banten masuk pada ayat (1) huruf c, yakni dengan ketentuan di atas Rp 2,5 triliun sampai Rp 7,5 triliun paling tinggi 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sebab, di 2017 ini target penerimaan pajak daerah Banten sebesar Rp 5,4 triliun.

Diatur SK gubernur

Informasi yang diperoleh, besaran insentif tersebut diatur melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2016. Dalam SK tersebut, mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekda, dan kepala Bapenda mendapat insentif sebesar 8 kali gaji pokok serta tunjangan yang melekat, sedangkan besaran insentif bagi pejabat eselon III, IV, dan pelaksana di lingkungan Bapenda ditetapkan dengan keputusan kepala Bapenda.

Sementara, pada 2017 ini, TPP ASN pemprov juga naik tiga kali lipat. Hal tersebut sebagai “kompensasi”, karena tidak ada lagi honor-honor kegiatan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Informasi yang dihimpun, untuk eselon I atau sekda setiap bulan mendapat TPP sebesar Rp 63 juta, staf ahli gubernur Rp 40 juta, para asisten daerah Rp 45 juta. Kemudian, untuk eselon IIA Rp 35 juta, eselon IIB Rp 30 juta, eselon IIIA Rp 21 juta, eselon IIIB Rp 19 juta, eselon IV Rp 17 juta, sedangkan untuk staf golongan IV Rp 9 juta, staf golongan III Rp 7 juta, staf golongan II Rp 5 juta rupiah, dan staf golongan I Rp 3 juta. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here