Dilakukan Jelang Pilkada, Sejumlah Kebijakan Pemkot Serang Dinilai Politis

SERANG, (KB).- Sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang seperti kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) dan pengusulan pemekaran kecamatan dinilai sarat kepentingan politik. Sebab, kebijakan tersebut dilakukan jelang pelaksanaan Pilkada Kota Serang 2018. Pengamat politik dari Untirta, Suwaib Amiruddin mengatakan, untuk kenaikan TPP ASN motif politiknya untuk mengamankan suara kalangan ASN dalam Pilkada Kota Serang. “Itu ada unsur politisnya,” katanya saat dihubungi Kabar Banten melalui sambungan telepon, Rabu (6/12/2017).

Dengan cara tersebut, para ASN akan simpati, sehingga tetap memilih calon yang masih mempunyai hubungan dengan kepala daerah yang saat ini memimpin. “Ingin menunjukkan, bahwa kepemimpinan saat ini peduli akan kesejahteraan ASN,” ujarnya. Pemekaran kecamatan yang dilakukan sebelum pilkada, menurut dia, juga rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Salah satu targetnya, mengamankan suara pada kecamatan baru, dimulai dengan menempatkan pejabat yang punya loyalitas. Namun demikian, secara adminitratif, pria yang juga pembina Suwaib Amiruddin Foundation tersebut setuju pemekaran kecamatan di Kota Serang dilakukan, karena dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, waktu pengusulannya kurang tepat, karena menjelang pelaksanaan pilkada. “Pemekaran kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Keuangan mumpuni

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Sulhi Choir menuturkan, kenaikan TPP ASN di Pemkot Serang terbilang wajar, karena ketersediaan keuangan Pemkot Serang mumpuni untuk menaikkan TPP ASN. Apalagi, TPP ASN Kota Serang sudah tidak naik dari 3 tahun ke belakang. “Sebetulnya, masalah TPP itu bagaimana kondisi keuangan daerah. Kalau keuangan meningkat ya boleh-boleh saja kenaikan TPP, seperti pemerintah kan ada kenaikan gaji kalau sudah memungkinkan,” tuturnya.

Terkait pemekaran kecamatan, pembahasan layak atau tidaknya sepenuhnya akan berkembang dalam pansus pemekaran kecamatan yang sudah dibentuk DPRD Kota Serang. “Nanti berkembang dalam pembahasan pansus,” katanya. Ia melihat, kebutuhan pemekaran kecamatan ada berisifat variatif. Artinya, ada yang sudah waktunya dimekarkan, ada juga yang belum waktunya. “Pendapat ada yang mengatakan perlu pengembangan, ada juga yang mengatakan, belum perlu juga, nanti itu berkembangnya dalam pembahasan,” ujarnya. (SN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here