Dijadikan Bank Banten, Akusisi Bank Pundi Dinilai Terlalu Mahal

SERANG, (KB).– Akuisisi Bank Pundi oleh PT Banten Global Development (BGD) untuk dijadikan Bank Banten pada 2016 dinilai terlalu mahal. Sebab, harga saham yang saat itu belum disesuaikan dengan hasil due diligence (uji tuntas).

Demkian terungkap dalam diskusi yang dilaksanakan Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang digelar secara daring, Jumat (16/5/2020).

Pengamat Perbankan Saiful M Ruky mengatakan, sejak awal proses awal dirinya menyatakan keberatan jika Bank Banten didirikan dari proses akuisi Bank Pundi.

“Terakhir meeting dengan Ketua DPRD dan pimpinan Fraksi-fraksi. Waktu itu semua tokoh hadir, membeli bank ini tidak tepat,” katanya saat menjadi narasumber.

Terdapat tiga alasan yang menurutnya akuisisi Bank Pundi tidak tepat. Pertama, Bank Pundi merupakan bank bermasalah atau bank sakit. Berdasarkan due diligence yang dilakukan saat BGD hendak mengakuisi, Bank Pundi memiliki beban Rp1,5 triliun kredit macet.

“Ada piutang yang tak tertagih dan dihapus, melihat ini terlalu banyak masalah,” ujarnya.

Kedua, atas berbagai masalahnya penyebatan Bank Pundi membutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan Rp 2 triliun. Kebutuhan tersebut merupakan hitungan kasar atas kebutuhan di setiap cabang yang jumlahnya mencapai ratusan.

“OJK menentukan minimal modal kalau ditotal itu Rp 2 triliun. Dalam di koran Gubernur WH menyatakan pada 2019 (kebutuhannya) sebesar Rp 2,8 triliun,” katanya.

Ketiga, Bank Pundi memiliki banyak cabang di Indonesia yang tidak tepat jika menjadi Bank Banten.

“Mana ada orang di sulut menyimpan uang di Bank Banten, lebih memilih Bank Sulut, lebih aman di sana. Bank Banten kalau mau berdiri fokus di daerah Banten, Jakarta, Bogor Bekasi, Depok,” ujarnya.

Dia juga menilai terlalu percaya diri saat proses akuisisi Bank Pundi. Indikasi itu terlihat dari pucuk pimpinan PT BGD yang selalu enggan hadir saat berdiskusi terkait proses akuisisi.

“Sudah kami sampaikan tidak tepat tapi tetap jalan terus, dia begitu yakin. Kemudian masalah di luar, membanggakan Banten perlu punya bank. Saya mendukung pembentukan Bank Banten tapi bank yang bagaimana yang harus dibeli. Itu pertimbangannya ekonomi, lupakan itu pertimbangan kita Banten harus punya bank daerah,” tuturnya.

Direktur Utama PT BGD A Fathoni mengatakan, dirinya tak terlibat langsung dalam proses pendirian Bank Banten. Karena dirinya masuk ke BGD per tahun 2017, sedangkan pendirian Bank Banten dilakukan pada 2016.

“Jadi proses pembelian sendiri saya atau manajemen BGD saat ini tidak iut secara langsung,” katanya.

Meski demikian dia tak menampik awal pendirian Bank Banten dirundung banyak masalah.

“Meskipun demikian untuk pembentukan Bank Banten ini yang saya ketahui banyak permasalahan sejak di awal,” katanya.

Dari sisi prosedur sebetulnya pendirian Bank Banten sudah dilakukan secara ketat. Pada saat itu dibentuk tim independen, kemudian menunjuk penasihat hukum, menunjuk KJPP, menunjuk akuntan publik sampai penasihat finansial.

“Jadi kalau mengikuti kerjanya sebetulnya prosesnya sudah cukup bagus. Tapi tidak tahu kenapa hasilnya tidak seperti yang kita harapkan bersama,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here