Diharapkan Jadi Solusi Ciptakan SDM Berdaya Saing, Banten Menyongsong Kampus Merdeka

SERANG, (KB).- Sejumlah kalangan di Banten menyambut program kebijakan untuk perguruan tinggi yang disebut Kampus Merdeka. Dari program yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tersebut, terdapat empat poin kebijakan yang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Keempat kebijakan dari Kampus Merdeka tersebut, pertama adalah pembukaan program studi (prodi) baru. Kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. Keempat, hak belajar tiga semester di luar program studi bisa terlaksana.

Dari tiga semester tersebut, dua semester boleh digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Sementara satu semester lainnya, boleh digunakan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang ditempuh mahasiswa.

Kegiatan di luar kampus yang diperbolehkan misalnya mengajukan permohonan magang atau praktik kerja, penelitian, mengajar di sekolah, bisa penelitian, studi/proyek independen, pertukaran pelajar, wirausaha, atau proyek desa.

Kampus-kampus di Banten merespons baik dan siap menyongsong rencana tersebut. Kebijakan kampus merdeka diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyiapan SDM unggul, dengan melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing.

Salah satunya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Salah satu universitas negeri unggulan di Banten tersebut, siap menyongsong program Kampus Merdeka dan menyesuaikan kurikulum dengan dunia industri untuk melakukan link and match.

Menurut Rektor Untirta Fatah Sulaiman, pihaknya sangat merespons kebijakan baru kampus merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah menyesuaikan kurikulum dengan dunia industri dan melakukan link and match.

“Apresiasi terhadap magang di dunia industri, itu juga diberi Satuan Kredit Semester (SKS) cukup besar yakni 2 SKS. Saya kira itu juga sangat penting karena kompetensi penguatan dunia kerja itu juga dicover kewajiban mahasiswa,” ujar Fatah Sulaiman, Ahad (23/2/2020).

Upaya yang dilakukan untuk penguatan kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia industri, kata dia, Untirta sudah melakukan link and match dengan dunia industri. Menurutnya, ada peluang bagus terkait dengan akreditasi, dengan diarahkan ke akreditasi internasional untuk percepatan daya saing perguruan tinggi.

“Yang akreditasinya internasional sudah tentu akan mendapatkan A atau unggul, tidak kerja dua. Dan itu bergantung kekuatan kami mau memilih yang A atau internasional. Kalau akreditasinya B atau C, boleh dua tahun sekali untuk mengupdate. Itu peluang dan tantangan yang harus dinikmati,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten Fauzul Iman. Dia mendukung kebijakan kampus merdeka, namun masih menunggu regulasi atau payung hukumnya. Sebab, saat ini baru poin-poin saja dan belum dijadikan landasan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Apapun gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), kami siap mendukung. Perguruan tinggi siap, kami juga siap buat menerapkan, itu kan kebijakan pemerintah yang harus dipenuhi. Namun untuk magang di industri, itu harus jelas. Apakah nanti akan bekerja sama dengan kementerian industri, dan itu harus ada komunikasi dulu antara kementerian terkait,” kata Fauzul.

Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah melakukan magang untuk mahasiswa dan juga bekerja sama dengan perusahaan media dan perbankan. Walaupun bukan fakultas unggulan seperti Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam, kerja sama seperti itu sudah dilakukan. Selain itu, mengukur kapasitas perguruan tinggi, kalau soal siap pihaknya siap untuk meresponnya.

“Seperti landasan hukum harus diselesaikan dahulu, seperti magang di perusahaan. Kami masih menunggu kebijakan-kebijakannya seperti apa, kita juga mendalami kebijakan tersebut. Kapan itu berlakunya dan lalu apa undang-undang turunannya, sehingga nanti tidak berbenturan dengan undang-undang lain,” ucapnya.

Ia mengatakan, kampus merdeka itu harus dikuatkan sumber daya manusia (SDM), kemudian program studi (Prodi). Prodi-nya harus disesuaikan, dan perguruan tinggi harus link and match dengan industri. Pihaknya juga harus mengomunikasikan juga dengan industri.

“Kami berharap Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus sinergi lebih cepat, karena kalau tidak cepat kita juga ketinggalan. Soal kebijakan Kemendikbud mengeluarkan lebih dahulu, kita selalu mengikuti. Karena pendidikan nasional itu ada di Kemendikbud yang mengatur seperti profesor. Kami meminta untuk profesor itu di Kemenag agar lebih sesuai dengan UIN,” katanya.

Sementara itu, Universitas Banten Jaya (Unbaja) akan menerapkan digital learning sebagai salah satu cara menjawab kampus merdeka. Yakni dengan memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) sebagai media pembelajaran. Saat ini, Unbaja juga sudah melengkapi sarana prasarana menggunakan media online.

“Terkait mahasiswa memilih untuk belajar di luar program studi (prodi) itu juga menyangkut satuan kredit semester (SKS) dibatasi, maksimum 6 hingga 8 SKS. Kalau edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 40 SKS, saat ini belum memungkinkan karena tidak semua perusahaan itu bisa menerima mahasiswa kita,” kata Rektor Unbaja Sudaryono kepada Kabar Banten.

Ia mengatakan, sarjana belum siap untuk bekerja karena ada gep antara dunia industri dengan pendidikan tinggi. Sehingga, 40 SKS itu tidak bisa diterapkan langsung, tapi bertahap. Jika perguruan tinggi swasta tidak siap untuk menerapkan kampus merdeka, menurut dia, maka akan ketinggalan.

“Dari 9 standar nasional pendidikan tinggi, kalau kampus tidak bisa menerapkan juga akan tertinggal. Bahkan, tidak semua PTS bisa mengikuti, masih banyak perguruan tinggi yang belum menghasilkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) apalagi strategi yang baru,” ucapnya.

Menurut Rektor Universitas Bina Bangsa (Uniba) Furtasan Ali Yusuf, Universitas Bina Bangsa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dan dunia industri tujuannya untuk mencari solusi bersama apa yang dibutuhkan perusahaan dengan apa yang dipelajari oleh perguruan tinggi.

“Sehingga harus ada link and match dengan perusahaan. Namun yang paling penting, mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia usaha itu untuk menjawab kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yakni kampus merdeka,” tuturnya.

Ia mengatakan, harus ada magang artinya bisa di perusahaan ataupun menciptakan perusahaan sendiri. Salah satu implementasi kampus merdeka perlu adanya kesepakatan dari nota kesepahaman dengan dunia industri ataupun pemerintah. Ke depan ada proses magang minimal satu semester itu bisa jalan dan dilaksanakan kalau tidak akan ketinggalan.

“Kita sebelum diajak Mendikbud untuk menerapkan magang di perusahaan. Kami salah satu kampus yang sudah melakukan itu, cuma durasi waktunya hanya satu bulan. Kalau sekarang harus satu semester dan terbimbing oleh salah satu dosen kami. Dan konsep ke depan kami akan seperti itu,” ujarnya.

Mempengaruhi perkuliahan

Namun menurut Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Primagraha Rozi El Eroy, kebijakan kampus merdeka secara substanstif pasti akan berpengaruh terhadap perkuliahan. Baik di tingkat akademik maupun mahasiswanya. Misalnya kebijakan tentang akreditasi untuk mendapatkan peringkat A perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta wajib memiliki akreditasi internasional, dan berkonsekuensi logis pada kinerja, itu merupakan kebijakan yang sangat positif.

“Kebijakan hak belajar bagi mahasiswa tiga semester di luar prodi, akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan baru di luar prodi yang diambil. Disisi lain kelemahan dari kebijakan tersebut akan mengurangi tingkat spesialisasi yang dimiliki oleh mahasiswa,” katanya.

Ia mengatakan, mahasiswa yang kuliah dari satu prodi saja belum tentu mampu memiliki spesialisasi atau kompetensi apalagi jika diberikan kebijakan mengambil matakuliah 3 semester di prodi lain. Kebijakan lain yakni tentang pembukaan prodi baru baik di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang diberikan otonomi pembukaan prodi baru.

“Diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat konsisten dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Perguruan tinggi menjadi lebih serius dalam membangun jejaring dengan dunia industri ataupun internasional. Selama ini kerja sama yang dibuat baru sebatas nota kesepahaman di atas kertas, belum banyak perguruan tinggi yang menindaklanjuti pada tataran operasional,” ucapnya.

Sedangkan dosen dari Fakultas Hukum dan Sosial Unma Banten Eko Supriatno menilai, kebijakan Kampus Merdeka akan menghadapi tantangan, terutama dalam hal persoalan mengubah mental mahasiswa.

“Secara konseptual, program yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tepat. Namun, akan ada tantangan dalam implementasinya. Tantangan terbesar program ini adalah mampu atau tidaknya mahasiswa Indonesia memahami substansi dari kebijakan Kampus Merdeka,” ucap Eko.

Menurut dia, kebijakan tersebut pada dasarnya mendorong mahasiswa untuk menjadi inovatif dan kreatif. Untuk bisa menciptakan dorongan tersebut, maka diperlukan keleluasaan dalam belajar.

“Kebijakan ‘Kampus Merdeka’ yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, belum menyentuh persoalan dasar dalam pembangunan SDM. Misalnya, pada salah satu poin kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa S1 untuk mengambil mata kuliah di luar program studi (prodi),” tuturnya.

Namun dengan situasi pendidikan yang belum dibenahi, kebijakan ini justru bisa memunculkan pemikiran komersil. “Saya khawatir nantinya ada oknum perguruan tinggi yang mengakali kebijakan ini untuk jualan prodi ke mahasiswa,” katanya.

Menurut dia, butuh satu step dulu yang harus diambil sebelum sistem ini diterapkan, yaitu mendorong masyarakat menjadi masyarakat merdeka. “Dan itu enggak bisa pakai sistem. Harus mulai dari SDM dulu,” ujarnya.

Menurut Dosen STIA Banten Agus Lukman, kebijakan Kampus Merdeka bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa.

“STIA Banten dari tahun 2008 sudah menerapkan konsep pemagangan, agar mahasiswa memahami dan terlihat di dunia kerja. STIA Banten juga sudah menerapkan outing class, mahasiswa dengan bimbingan dosen berkunjung dan belajar ke instansi pemerintah atau perusahaan. Kegiatan disesuaikan dengan mata kuliah yang ditempuh,” ucapnya.

Sementara itu, Mahasiswa Universitas Serang Raya (Unsera) Syahrul mengatakan, pihak perguruan tinggi harus menyesuaikan program kampus merdeka. Salah satunya bisa belajar di program studi (Prodi) baik di kampus ataupun di luar kampus.

Hal itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk bisa menjadi perbandingan dalam memahami jurusan yang diambilnya.

“Kampus merdeka menjadi kebutuhan anak-anak milenial karena ke depan mau tidak mau, kompetensi dan profesionalitas mahasiswa tetap menjalankan tanggung jawab dan mengerti fungsi dan perannya,” tuturnya.

Pengawasan di luar kelas

Bukan hanya dari kalangan kampus, sambutan juga datang dari kalangan legislatif serta pengusaha dan kalangan industri. Komisi II DPRD Kota Serang menyambut wacana Menteri Pendidikan terkait ‘Kampus Merdeka’. Dengan kebijakan itu, dewan menilai mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi bisa mengenal dunia luar secara ril.

“Bagaimana anak bangsa ini bisa berkreasi, bisa berkarya bukan hanya sebatas teoritis, tetapi bisa dalam dunia ril setelah di perkuliahan. Yang dimaksudkan Nadiem Makarim adalah membutuhkan orang yang bisa kerja secara nyata, bukan teori,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto.

Namun, ucap dia, dalam kebijakan itu harus seimbang antara teori dan praktik atau kegiatan di luar kelas dan pengawasan dari perguruan tinggi.

“Saya menyambut baik tentang konsep Nadiem ini, dan mudah-mudahan menghasilkan output yang positif. Dia berani dan bahkan terlalu berani mengambil keputusan, semoga berhasil,” ujar politisi muda Nasdem itu.

Hal hampir senada dikatakan anggota Komisi II DPRD Kota Serang Rizki Kurniawan, yang sangat mendukung program dari Kementerian Pendidikan itu. Dengan catatan, harus ada kontrol yang lebih ketat terhadap peserta didik.

“Jangan sampai program tersebut malah disalahmanfaatkan oleh peserta didik, karena 2 semester itu bukan waktu yang sebentar. Sebenarnya di setiap kampus kalau sudah mendekati skripsi biasanya dilakukan magang/PKL/KKM selama 2 bulan,” ucap Rizki.

Begitu juga menurut Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat. Pihaknya mendukung terobosan menteri tersebut. Sebab, katanya, mahasiswa berlajar bukan hanya teori, tapi peraktik langsung. Sehingga, setelah lulus mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

“Saya berharap agar bisa direspon dengan baik oleh semua kalangan, agar kebijakan ini terimplementasi dengan baik. Sebab, ini akan menjadi pekerjaan baru buat semuanya, untuk bagaimana ini bisa langsung dilaksanakan oleh semua lembaga yang terkena imbas oleh kebijakan ini,” ucapnya.

Koordinator Komisi V DPRD Banten M Nawa Said menuturkan, kebijakan kampus merdeka yang dikeluarkan Kemendikbud memiliki sisi yang positif, terutama menyangkut kemudahan mendirikan kampus dan program studi baru.

“Kebijakan mendirikan kampus adalah sesuatu yang harus kita sambut dengan baik, artinya ada pemangkasan birokrasi dalam proses perizinannya,” ucapnya.

Namun demikian, di sisi lain kemudahan mendirikan kampus dan akreditasi bisa membuat kualitas kampus menurun.

“Tapi kemudahan mendapatkan akreditasi bisa membuat kualitas dan output menurun. Mengapa, karena standar akreditasinya diturunkan,” tuturnya.

Dari kalangan industri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Wilayah Serang (Hipwis) Holomoan mengatakan, rencana program kuliah merdeka oleh pemerintah pusat dinilai membantu mahasiswa mengenal langsung dunia industri. Bahkan, saat ini Indonesia kalah dengan Malaysia, padahal dulu banyak warga Malaysia yang sekolah di Indonesia. Sebab saat ini sistem pendidikan Malaysia sudah jauh lebih baik.

“Kebetulan kemarin ada universitas dari Karawang praktik di perusahaan saya. Sebelum menyelesaikan kuliahnya, mereka harus terjun ke lapangan sesuai dengan jurusannya. Kalau dia jurusan kehutanan, maka pergi ke perusahaan kehutanan sekian lama, sehingga mereka mengenal apa itu kayu dan jenis kayu. Orang kimia terjun ke pabrik kimia tau bagaimna prosesnya,” tuturnya.

Menurut dia, konsep tersebut yang harus dilakukan di Indonesia jika menginginkan pendidikan dan teknologi yang maju. Jika pendidikan Indonesia ingin maju, maka para pelajar atau mahasiswa harus turun langsung sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, kendalanya di Serang beberapa kali banyak penjurusan disana seperti otomotif, tapi tidak ada bengkel.

“Bagaimana sekolah yang tidak memiliki bengkel mempelajari otomotif. Jadi itu tidak seimbang. Banyak pula guru-guru secara pengetahuan tidak pada tempatnya. Ini harus diubah yang harus benar-benar sesuai,” katanya.

Akan tetapi, dia menilai selama ini pun hanya ada beberapa universitas di Serang yang jurusannya sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Banten. Salah satu universitas tersebut memiliki jurusan teknik lingkungan. Tapi belum ada mahasiswanya yang melakukan praktik sesuai dengan proper atau jurusannya di perusahaan.

Menurut Ketua HIPPI Kota Serang Isbandi, pengusaha mengharapkan kebijakan kampus merdeka semakin memberikan peluang inovasi mahasiswa dalam membangun jenis usaha maupun profesi, yang dapat membantu pertumbuhan usaha di daerah maupun nasional.

“Sehingga, karya hasil studi tidak sebatas pada legalitas sebagai lulusan pendidikan formal semata, namun memberikan hasil karya yang dapat diwujudkan terhadap pertumbuhan usaha industri maupun masyarakat,” kata Isbandi.

Tak Tembus Industri

Program “Kampus Merdeka” menjadi angin segar di tengah permasalahan pengangguran, yang menjadi problematika di Banten sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Namun, program yang diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul itu, menghadapi tantangan besar.

Salah satu tantangan itu adalah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, dan tidak nyambungnya tenaga lulusan dengan kebutuhan perusahaan/industri. Akibatnya, pengangguran terdidik mendominasi. Ironisnya, para sarjana tersebut menganggur di daerah industri. Meski lulusan perguruan tinggi, mereka tak mampu menembus industri.

Di Kabupaten Serang misalnya, lulusan perguruan tinggi yang menganggur cukup tinggi. Meski termasuk salah satu daerah industri di Banten, namun sarjana yang menganggur sampai Agustus 2019 mencapai 1.445 orang. Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 1.319 orang.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja, jumlah penyerapan tenaga kerja pada lulusan universitas di Kabupaten Serang per Agustus 2019 mencapai 29.169 orang atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 33. 448 orang.

“Kalau untuk jumlah penyerapan kerja lulusan universitas atau lulusan universitas yang bekerja itu ada peningkatan dari 2018 ke 2019. Di 2019 itu mencapai 33.448 orang,” ujar Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman kepada Kabar Banten, Jumat (21/2/2020).

Menurut dia, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Serang adalah sektor jasa dan manufaktur, masing-masing sebesar 44,45 persen dan 39,56 persen. Sementara berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Kabupaten Serang berstatus buruh atau karyawan sebesar 46,07 persen.

“Jumlah pekerja informal di Kabupaten Serang lebih tinggi dibanding pekerja formal. Persentase pekerja formal mengalami peningkatan dari 46,51 persen pada Agustus 2018 menjadi 48,22 persen pada Agustus 2019,” ucapnya.

Kepala bidang (Kabid) Pembinaan dan Penempatan Kerja (Binapenta) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Ugun Gurmilang mengatakan, sepanjang 2019 tingkat pengangguran di Kabupaten Serang sebanyak 33.755 orang. Jumlah tersebut berdasarkan AK-1 atau kartu tanda pencari kerja yang diajukan calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan.

“Kalau jumlah yang mengajukan kartu kuning tahun 2019 ada 33.755 orang. Sementara selama ini bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan wajib menyerahkan kembali kartu kuning tersebut, jadi bisa keliatan penyerapan tenaga kerjanya. Selama ini masih banyak yang belum menyerahkan,” tuturnya.

Namun, menurut dia, rata-rata tingkat pengangguran tertinggi pada tahun lalu yaitu dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun lalu, lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran.

“Tahun ini penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMK lebih banyak karena adanya program Disnakertrans yakni Bursa Kerja Khusus (BKK). Kalau universitas cuma sedikit, karena kebanyakan mereka melanjutkan kuliahnya di Kota Serang dan lainnya,” katanya.

Bukan hanya di Kabupaten Serang, banyaknya lulusan perguruan tinggi yang tak mampu menembus industri juga terjadi di Kota Cilegon.

Bersaing dengan pelamar dari luar

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Suparman, perusahaan-perusahaan yang tersebar di Kota Cilegon rata-rata merupakan industri kimia. Namun hingga saat ini, tidak ada universitas dengan jurusan kimia yang ada di Kota Cilegon.

“Di Cilegon itu rata-rata kampus jurusan ekonomi, manajemen, komunikasi, dan sebagainya. Memang ada FT Untirta, itu lebih mendekati dengan apa yang dibutuhkan oleh industri di Cilegon. Namun ketika perusahaan di Cilegon rata-rata industri kimia, sementara lulusan kampus banyaknya S1 manajemen dan sebagainya. Sulitlah para lulusan ini untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Pada 2019, kata dia, jumlah lulusan S1 yang terdaftar sebagai pelamar kerja sebanyak 1.477 orang. Mereka harus bersaing dengan 9.000 pelamar kerja lainnya, baik dari pelamar lulusan SMA, SMK, juga pelamar dari luar Cilegon.

“Tahun lalu, jumlah pelamar kerja di Kota Cilegon kurang lebih 9.000 orang, 1.477 orang di antaranya adalah lulusan S1. Jika pelamar dari luar Cilegon merupakan lulusan dari jurusan kimia, jelas kesempatan mereka untuk diterima jauh lebih besar,” ucapnya.

Ketika jumlah pelamar pada 2019 sebanyak kurang lebih 9.000 orang lebih, jumlah lowongan kerja di tahun itu hanya sebanyak 2.103 lowongan. Tentu ini membuat para lulusan universitas di Kota Cilegon semakin terpuruk.

“Selain karena persoalan jurusan, jumlah pesaingnya pun banyak,” tuturnya.

Terkait adanya konsep Kampus Merdeka, Suparman menilai hal tersebut sebuah terobosan yang cukup bagus. Hanya saja, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan pemerintah pusat.

“Realitanya, mampu tidak kampus-kampus di Cilegon mengikuti konsep itu. Lalu ketika di Cilegon mayoritas perusahaan adalah industri kimia, sementara kampus-kampus yang ada rata-rata kampus jurusan manajemen. Nanti di Cilegon akan dipenuhi mahasiswa-mahasiswi dari luar Cilegon. Karena pastinya, mereka dari universitas dengan jurusan kimia yang tidak ada di Cilegon,” ucapnya.

Menurut Suparman, kondisi ini mampu menciptakan persoalan sosial baru. Dimana masyarakat pribumi akan merasa tersaingi oleh para mahasiswa magang dari luar Cilegon.

“Ketika banyak mahasiswa magang dari luar kota, ada kemungkinan kesempatan mereka untuk bekerja jauh lebih tinggi di perusahaan-perusahaan Cilegon. Ditambah lagi, ketika universitas terus menerus mengirim para mahasiswa untuk magang, pastinya ada pekerjaan yang terus terisi oleh mereka. Itu kan mempersempit lapangan pekerjaan untuk warga pribumi,” tuturnya.

Begitu juga di daerah perkotaan seperti di Kota Serang, pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sekitar 5 persen dan lulusan perguruan tinggi sekitar 3 persen. Berstatus sebagai Ibu Kota Provinsi Banten, terdapat banyak perguruan tinggi bermunculan di Kota Serang.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang Ahmad Banbela, saat ini sudah ada kampus di Kota Serang yang mulai menjalin kerja sama dengan industri. Kerja sama itu bertujuan agar mahasiswa yang lulus tidak dilepas begitu saja. Akan tetapi, dibantu pihak kampus untuk distribusinya.

“Itu juga yang kami dorong pada perguruan tinggi. Yang sudah melakukan STIE Banten. Mereka juga membuat tim untuk distribusi pascamahasiswanya lulus. Perguruan tinggi kan tidak terlalu banyak di Kota Serang dan lulusannya pun tidak terlalu banyak dan mungkin banyak dari luar Kota Serang,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT di Provinsi Banten pada periode Agustus 2019 mencapai 8,11 persen. Kabupaten Serang menempati urutan tertinggi angka TPT dari kabupaten/kota lain di Banten dengan angka 10,65 persen. Disusul Kota Cilegon 9,68 persen, Kabupaten Tangerang 8,91 persen, Kabupaten Pandeglang 8,71 persen.

Kota Serang 8,08 persen, Kabupaten Lebak 8,05 persen, Kota Tangerang 7,13 persen dan Kota Tangerang Selatan 4,79 persen. Jika dikalkulasikan, jumlah pengangguran yang ada di Banten adalah sebanyak 490,8 ribu orang. Pengangguran atau pencari kerja terbanyak terdapat di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 164 ribu orang. Namun jika dilihat dari TPT yang tertinggi adalah Kabupaten Serang dengan 10,65 persen, meski turun dari tahun sebelumnya sebesar 12,58 persen. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here