Diganti Tunjangan Kinerja, TPP Diajukan Dihapus

SERANG, (KB).- Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang akan mengajukan penghapusan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) kepada Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Penghapusan TPP, nantinya akan diganti dengan pemberian tunjangan kinerja (tukin).

“BKPSDM mau mengajukan pemberlakukan tukin untuk ganti TPP. Jika tukin diberlakukan tidak ada TPP, honor kegiatan dan tunjangan khusus, semua tunjangan gabung jadi tukin. Kalau disetujui mungkin berlakunya di APBD Perubahan 2018, kan APBD Murninya sudah dibahas,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri saat ditemui Kabar Banten di ruang kerja, Selasa (17/10/2017).

Terkait rencana pemberlakukan tukin, menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk memberi jaminan kesejahteraan pegawai. Melalui tukin, ujar dia, akan berlipat dari TPP jika kinerjanya baik. Ketika tukin diberlakukan, tidak akan muncul honor-honor kegiatan. “Kemudian, tukin ini juga harus didapat oleh semua pegawai dan diberikan berdasarkan analisa jabatan, risiko kerja, dan beban kerja. Nah itu dihitung supaya ada kualifikasi organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang roisiko kerjanya tinggi, beban kerja tinggi, dan tanggung jawab besar diskualifikasi,” ucapnya.

Dengan melihat beban kerja dan jumlah penduduk, ada dua kualifikasi untuk OPD di Pemkab Serang, yakni tipe A dan B. “Dari situ, ketahuan mana yang risiko kerjanya tinggi dan beban kerjanya berat. Maka, tukin akan lebih besar, tapi tetap bergantung masing-masing capaian sasaran kerja ASN,” tuturnya.

Dengan begitu, pegawai yang produktif dan tidak akan berbeda pendapatannya, meskipun nilai pagu tukinnya tetap sama. Sebab, yang diberikan bergantung capaian sasaran pekerjaannya.  “Jadi, dengan tukin ini ASN dituntut, agar lebih produktif juga. Nanti untuk pemberian tukin itu di buktikan dengan laporan yang dibuat per bulan,” katanya.

Dengan diberlakukannya tukin, nanti tidak ada TPP dan honor kegiatan. Akan tetapi, nanti pegawai ada kepastian berapa tambahan pendapatan yang mereka dapat dan bisa memetakan untuk penggunaannya.
“Misalnya untuk bayar listrik dan tagihan lainnya. Kalau sudah ada tukin, menurut saya, akan lebih adil, lebih objektif, dan lebih transparan. Nanti ada tim yang menilai dan aplikasinya juga ada. Kami juga sudah punya bahan pembandingnya, dari Banda Aceh dan Kota Bandung,” ujarnya. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here