Diduga Tak Berizin, Proyek GIPTI Diprotes Warga

Dengar pendapat antara warga Bumi Puspitek Asri (BPA) dengan wakil rakyat Kabupaten Tangerang, terkait proyek GIPTI di lahan fasos & fasum perumahan BPA, Rabu (26/6/2019).

TANGERANG, (KB).- Kalangan warga penghuni perumahan Bumi Puspitek Asri (BPA) Kecamatan Pagedangan mengadu ke DPRD Kabupaten Tangerang. Mereka memprotes proyek Galeri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (GIPTI) yang diduga tidak berizin dan berdiri di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) kawasan perumahan tersebut.

Dengar pendapat antara warga BPA dengan wakil rakyat ini berlangsung cukup alot,  memakan waktu sekitar 5 jam mulai pukul 14.00 WIB hingga sekira 19.00 WIB, Rabu (26/6/2019). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Aditya Wijaya, dihadiri perwakilan Puspitek, PT. Sinar Mas Land selaku pengembang BSD Serpong dan Kadis DP3 Pemkab Tangerang, Iwan Firmansyah.

Pantauan kabar-banten.com, sejumlah perwakilan warga sudah menunggu sejak pukul 12.00 WIB. Dua jam kemudian setelah Ketua Komisi I tiba di ruang rapat gabungan, barulah agenda hearing yang melibatkan pihak terkait itu mulai digelar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek GITPI dipersiapkan sebagai kawasan kota kecil berbasis teknologi informasi yang digarap atas kerjasama antara Puspitek dan PT Sinar Mas Land.

Juru biacara warga BPA, Usep Setiagunawan, menjelaskan, awalnya warga tidak keberatan dengan adanya proyek GIPTI. Namun setelah akses jalan beton menuju kawasan perumahan GPA yang ditengarai dibangun atas biaya APBD Kabupaten Tangerang ditutup, akhirnya memicu protes warga.

“Sejak awal akses jalan ke rumah kami ditutup, kami sudah berulang kali melayangkan surat protes ke Puspitek dan PT Sinar Mas Land. Namun tidak pernah digubris,” ungkap Usep kepada pers usai dengar pendapat.

Selain itu, pengembang proyek GIPTI juga ditengarai mencaplok lahan fasom dan fasum perumahan BPA untuk dijadikan jalan menunju proyek GIPTI. Dia pun menengarai pihak pengembang memperkecil lahan menuju masjid perumahan BPA.

“Akibatnya, kami warga kesulitan akses untuk menuju masjid mengunakan motor. Karena serangkaian protes kami tidak pernah digubris oleh Puspitek dan PT Sinar Mas Land, kami kemudian menanyakan izin proyek itu,” beber Usep.

Ternyata, sambung dia, proyek itu belum memiliki Izin Mendirikan Bagunan (IMB) dan izin perinsip dari Pemkab Tangerang. Ditambahkan, hingga protes dari warga ini disampikan ke pemkab dan DPRD, proses pembangunan proyek GIPTI masih terus berjalan.

Terkait aspirasi warga, Kepala Bidang (Kabid) Sarana Kawasan Puspitek, Dwi Wiratno,  membenarkan kalau proyek GIPTI belum memiliki  IMB maupun izin prinsip dari Pemkab Tangerang. Kata dia, pihaknya terpaksa melakukan proses pembangunan terlebih dahulu lantaran diperintahkan oleh pemerintah pusat agar target penggunaan lahan seluas 15 hektare selesai pada Agustus mendatang.

“Sampai sekarang memang kami belum punya surat izin. Per Januari 2019 kami sudah mengajukan perizinan ke pemkab, namun belum keluar,” jelasnya.

Menyoal penutupan jalan beton akses ke kawasan BPA,  kata Dwi, pihaknya melakukan itu demi efektifitas pekerjaan proyek GIPTI. Kendati begitu,  pihaknya sudah meyediakan jalan lainnya. Artinya, akses jalan warga perumahan GPA sudah disedia ditempat lain sebagai pengganti.

Menjawab pertanyaan soal dugaan peyerobotan lahan fasom dan fasum perumahan BPA, Dwi membantahnya. Menurutnya, jalan itu belum diserahkan menjadi jalan fasom dan fasum sebagai aset Pemkab Tangerang. Karena itu pihak Puspitek sudah melayangkan surat protes ke Pemkab Tangerang lantaran jalan itu dibangun tidak memenuhi prosedur.

“Perlu diketahui, ternyata Pemkab Tangerang membangun jalan itu tidak melalui prosedur. Misalnya melalui Musrembangcam (Musyawarah Pembangunan Kecamatan- red) dan lahan itu belum diserahkan sebagai fasom dan fasum oleh kami,” katanya.

Sebaliknya Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakman (DPPP) Kabupaten Tangeran, Iwan Firmansyah, membantah bahwa Pemkab Tangerang membangun jalan menuju Perumuhan GPA tidak melalui usulan dari masyarakat melalui Musrembangcam.

“Enggak mungkin lah, masa iya pemkab membangun tanpa usulan dari warga. Pasti ada,” tepis Iwan yang  beberapa bulan lalu  sebelum menduduki posisi Kadis DP3 masih menjabat Sekretaris Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Pemkab Tangerang.

Sementara itu Ketua Komisi I Adi Tiya Wijaya menegaskan, pihaknya sudah meminta Pemkab Tangerang menindaklanjuti proyek GIPTI yang tidak memiliki izin tesebut. “Mustinya izin dulu baru melakukan aktivitas. Jangan terbalik, sudah membangun baru bikin izin,” katanya. (JK)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here