Sabtu, 15 Desember 2018

Diduga tak Berizin, 11 Hotel di Anyer-Cinangka Terancam Dibongkar

SERANG, (KB).- Sebanyak 11 bangunan hotel di wilayah Kecamatan Anyer-Cinangka diduga tidak berizin dan terancam dibongkar. Hal itu terungkap saat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang selama sepekan ini gencar melakukan pendataan hotel yang melanggar peraturan daerah (perda) dan tidak berizin di wilayah Anyer – Cinangka.

Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Hulaeli Asykin mengatakan, hotel yang melanggar perda dan tidak berizin tersebut adalah hotel-hotel besar.

“Itu sementara ini yang kami temukan. Kalau bagi kami, mereka melanggar perda karena membangun di atas laut dan tidak berizin. Mereka ada yang sudah lama berdiri dan ada yang baru. Kemarin ada yang saya panggil gak ada izinnya, seperti IMB,” ujarnya kepada Kabar Banten, Kamis (6/12/2018).

Setelah dilakukan pendataan selanjutnya, pihaknya akan melaporkan hasilnya tersebut kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Setelah itu, dilakukan rapat internal oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang kemudian baru dilakukan tindakan penertiban.

“Tentu saja (dibongkar) kalau dia tidak ada izin, IMB gak ada, mau ngapain. Tapi sebetulnya kalau melihat secara kasat mata semua (bangun hotel yang dibangun) di sempadan pantai,” ucapnya.

Namun, pihaknya terlebih dulu akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN). Hal itu untuk memastikan apakah bangunan hotel di wilayah Anyer – Cinangka tersebut terkena sempadan pantai atau tidak.

“Kalau kena sempadan, kami akan tertibkan. Kalau gak, ya berarti milik dia. Karena, ada yang sudah kena abrasi juga tanahnya,” ujarnya.

Berkaitan dengan rencana penertiban bangunan sempadan pantai, pihaknya hanya ingin memberikan peluang kepada masyarakat. Sebab, pantai tersebut merupakan ruang publik untuk masyarakat.

Sementara, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Serang Haerofiatna mengatakan, pihaknya hanya melakukan pengawasan sesuai tupoksinya. Bangunan yang diawasi adalah bangunan yang telah keluar izinnya. “Sesuai enggak dengan peruntukannya,” ucapnya.

Ia mengatakan, banyaknya bangunan yang masuk sempadan pantai tersebut dikarenakan perda zonasi pantai tersebut baru keluar. Sedangkan bangunan yang ada, sudah dibangun sejak lama.

“Perda zonasi pantai itu baru, kalau dulu enggak seperti itu jadi bebas membangun. Kalau sekarang ada perda. Terus ada juga rencana dari pemprov untuk RTRW dan zonasi bibir pantai. Pemprov ingin pantai itu seperti Bali jadi pantai itu indah dan bangunan sebelah kiri. Kalau kita di IMB doang dan izin kegiatan (pembangunan),” katanya.

Dia mengatakan, sudah mendatangi salah satu hotel di wilayah Anyer-Cinangka yang dinilai belum berizin. “Sudah dilarang kesana, kami sama pimpinan. Semua persyaratan suruh dipenuhi. Kalau ke depan kami akan buat satgas,” tuturnya. (DN)*


Sekilas Info

Dua Tahun, Ichsan Soelistio Bagikan 193 Unit Alsintan

SERANG, (KB).- Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ichsan Soelistio kembali membagikan bantuan sebanyak 25 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *