Selasa, 20 November 2018

Diduga Pungli Rekomendasi Kredit ke Bank, Dua ASN Kena OTT

SERANG, (KB).- Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Satreskrim Polres Serang Kota melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Serang, Senin (23/10/2017). Keduanya Adang Suganda (58) seorang guru SD dan Bendahara Kantor UPT Disdik Kecamatan Taktakan Edy Purwanto. Penangkapan keduanya terkait pengajuan pinjaman ASN ke BJB.

Waka Polres Serang Tidar Wulung Dahono mengatakan, OTT terhadap kedua oknum ASN tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 hingga 16.00 di Kantor UPT Disdikbud Taktakan. Terungkapnya kasus ini bermula dari informasi yang diterima oleh petugas. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan di lapangan.

Hasilnya, petugas mendapati kedua oknum tersebut “bermain” dalam rekomendasi pinjaman yang ditandatangani oleh bendahara. “Terkait operasi saber pungli ini terduga melakukan kegiatan proses pengajuan ke bank dengan melakukan pemotongan yang dilakukan oleh ASN berinisial A (Adang Suganda),” ujar Tidar didampingi Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP Richardo Hutasoit.

Dalam kasus ini Adang berperan mengumpulkan uang dari hasil pungli (pungutan liar) dari ASN yang mengajukan pinjaman. Uang hasil pungli tersebut kemudian diserahkan kepada Edy. Dari OTT tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa uang Rp 1,5 juta dari tangan Adang. “Kita amankan barang bukti uang total Rp 1,9 juta,” kata Tidar.

Tidar menjelaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait OTT tersebut. Dari pemeriksaan sementara terhadap keduanya praktik tersebut baru dilakukan. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak membuat petugas percaya. Oleh karenanya, petugas akan menelusuri pembukuan pinjaman ke BJB. “Kalau pengakuan belum lama ini, nanti kita gali satu tahun ke belakang. Kita lihat rekap dari bendahara terkait pengajuan-pengajuan,” ucap Tidar.

Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP Richardo Hutasoit menambahkan, dalam dalam proses peminjaman bank terhadap seorang ASN melakukan pinjaman yang waktunya melebihi masa kerjanya harus mendapat penandatanganan dari bendahara UPT Disdik setempat. Melalui kuasanya itu, Edy lalu meminta uang sebesar Rp 1,5 juta. Jika uang tersebut tidak diberikan maka Edy enggan menandatangani rekomendasi peminjaman.

“Memang mereka ini membidangi untuk pegawai negeri khususnya guru yang mengajukan pinjaman ke bank. Jadi rekomendasi formulir dari bank disitu disebutkan harus ada tanda tangan bendahara yang harus memberikan persetujuan layak tidaknya kredit ke BJB,” kata Kasat. Kasat menuturkan, kedua oknum ASN tersebut masih berstatus terperiksa. Petugas belum melakukan penetapan tersangka karena baru akan menggelar perkara pada Selasa malam (kemarin).

Kedua oknum ASN tersebut dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditetapkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. “Ancaman hukumannya seumur hidup,” tutur kasat.

Staf desa

Di tempat terpisah, petugas Satreskrim Polres Serang juga berhasil mengamankan oknum aparat desa di Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupetan Serang dalam operasi tangkap tangan (OTT). Selain mengamankan oknum pejabat desa petugas juga mengamankan salah seorang warga yang diduga sebagai pemberi dalam pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU).  “Dalam OTT tersebut petugas mengamankan satu dokumen SKU serta uang yang diduga hasil pungli dari tangan oknum aparat desa,” ujar Kapolres Serang, AKBP Wibowo, Selasa (24/10/2017).

Kapolres mengatakan, OTT yang dilakukan petugas berawal dari informasi masyarakat yang menyebut ada pungli di kantor Desa Kragilan dalam pengurusan SKU. Berbekal dari informasi tersebut, tim saber langsung bergerak melakukan penyelidikan. Pada saat itu, petugas memergoki ASP (18) warga Desa Kragilan yang sedang mengurus SKU memberikan sejumlah uang kepada AK (26) staf desa.
“Dalam penggeledahan juga ditemukan uang seratusan ribu yang diakui pemberian warga hasil pengurusan surat-surat,” kata kapolres.

Kapolres mengatakan, meski didapat barang bukti dari hasil OTT, namun pihaknya mengaku tidak melakukan tindakan hukum terhadap penerima dan pemberi. Langkah ini dilakukan sebagai langkah peringatan serta memberikan efek jera terhadap para pegawai agar tidak ada lagi pungli serta melayani masyarakat sesuai aturan yang berlaku. “Kami tidak lakukan tindakan hukum. Ini sebagai efek jera agar tidak mengulang perbuatan yang sama,” tutur kapolres. (FI)***


Sekilas Info

2019, LPTQ Kembali Cetak Mushaf Al Bantani

SERANG, (KB).- Lembaga Pengembangan Tilawat Quran (LPTQ) Provinsi Banten menyelengarakan Seminar Mushaf Alquran Al-Bantani di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *