Didorong Jadi Bank Syariah, Penyertaan Modal Bank Banten Tunggu Investor

Suasana diskusi Focus Group Discussions Bank Banten yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Banten, di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Selasa (15/10/2019).*

ANGGARAN penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten telah disiapkan Pemprov Banten pada 2020. Namun, dana tersebut tidak akan digelontorkan sebelum ada kerja sama dengan investor. Diketahui, saat ini Pemprov Banten sedang menjajaki kerja sama dengan BRI dan Bank Mega berkaitan dengan penambahan modal Bank Banten.

Hal tersebut mengemuka saat Focus Group Discussions (FGD) Bank Banten yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten, di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Selasa (15/10/2019).

Diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar tersebut dihadiri Direktur Bank Banten Jaja Jarkasih, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten Mahdani, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedhi, Ketua ICMI Banten Prof. Lili Romli, Tokoh masyarakat H. Embay Mulya Syarif, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten Mahdani mengatakan, penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp 950 miliar sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2013 Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development (BGD) untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

Saat ini penyertaan modal untuk Bank Banten tinggal Rp 300 miliar lagi. Sementara, kebutuhan permodalan Bank Banten sebesar Rp 1,2 triliun.

“Inilah yang diharapkan Pak Gubernur dan Pak Wagub bahwa supaya bisa mengajak pihak lain, investor. Sehingga kebutuhan Rp 1,2 triliun itu bisa sekaligus terpenuhi. Sehingga di tahun itu juga Bank Banten sudah untung. Bank ini berjalan bagus, tingkat kerugian jauh lebih kecil. Ini yang perlu disehatkan. Bagaimana dengan penambahan dana,” ujarnya.

Menurutnya, jika mengikuti amanat perda tersebut, penambahan Rp 300 miliar lagi tidak akan mencukupi. “Sehingga penjajakan dilakukan dengan BRI dan Bank Mega. Sehingga nanti kebutuhan bisa langsung terpenuhi dan Rp 300 miliar juga digelontorkan, jadi bersamaan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Banten menyadari adanya potensi besar jika pemerintah kabupaten/kota menyimpan uangnya di Bank Banten. Namun menurutnya, hal tersebut bisa berjalan lebih mulus jika kondisi Bank Banten sehat terlebih dahulu.

“Pada saat mengajak kabupaten/kota untungkan dulu bank ini, sehatkan dulu. Jadi bereskan dulu, baru bersama-sama kabupaten/kota. Terpenting sehat dulu, sehingga peluang bisa diambil,” tuturnya.

Menurutnya, persoalan Bank Banten menjadi pekerjaan rumah gubernur yang paling berat. “Kaitan dengan permodalan kami dorong terus bagaimana menarik investor ini jalan tercepat. Banten belum seperti DKI yang uangnya berlebih.

Terkait dorongan revisi perda tentang penyertaan modal menurutnya tidak menjadi masalah. “Kalau ingin meneruskan (sesuai amanat perda) ya selesaikan Rp 300 miliar. Kalau investasi lagi buat perda baru tidak ada masalah. Kemudian, nanti kami juga bisa menarik Bank Banten langsung di bawah pemprov seperti Jamkrida,” katanya.

Bangun kepercayaan

Direktur Bank Banten Jaja Jarkasih mengatakan, manajemen Bank Banten berkomitmen dan bekerja keras dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pihaknya juga melakukan efisiensi-efisiensi untuk menekan kerugian. “Kami berkomitmen, berupaya membangun trust. Berusaha keras agar masyarakat Banten percaya. Terhadap pemda juga kami bangun,” ujar Jaja.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan visi Bank Banten yaitu menjadi bank yang terbaik dan mitra terpercaya. “Misinya, mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten. Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah. Dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan,” ucapnya.

Ia berharap segera ada suntikan modal dari Pemprov Banten sebagai upaya untuk mengembangkan usaha seiring dengan perkembangan teknologi informasi. “2019 dibutuhkan modal seiring dengan ekspansi. Harus disuntik dalam upaya pengembangan infrastruktur, SDM, IT, service, pembenahan organisasi dan branded. Persoalannya pada fase ini ternyata pada tahun ini tidak terealisasi,” tuturnya.

Ia membandingkan Bank Banten dengan BJB. Menurutnya, sekaliber BJB saja masih membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. “Yang menjadi masalah konsen kami itu modal. BJB saja yang udah Rp 100 triliun masih butuh modal untuk pengembangan usahanya. Bank Banten 2021 bisa jadi top 10 BPD,” katanya.

Bank Banten saat ini masih berstatus BUKU I atau bank dengan modal inti di bawah Rp 1 triliun. “Kami bukan tinggal diam. BPD harus mengembangkan usaha sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau tidak menyesuaikan kita akan tertinggal. Tapi di sisi lain permodalan seperti itu,” ujarnya.

Potensi Rp 50 triliun

Ia mengungkapkan, Bank Banten fokus untuk membangun Banten yang potensinya luar biasa. “Hampir Rp 50 triliun kalau kami bisa masuk dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten. Jadi aset bisa melonjak beberapa kali lipat,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah di Provinsi Banten harus punya rasa memiliki Bank Banten. “Kenapa sih enggak ke Bank Banten. Semestinya punya pemikiran harusnya Banten dibesarkan. Potensinya luar biasa. Ini juga perlu dukungan pemda, punya rasa memiliki. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedhi mengatakan, pihaknya akan mendorong revisi perda tentang penyertaan modal kepada Bank Banten. Selain itu, ia juga mendorong agar Bank Banten berada di bawah Pemprov Banten langsung tanpa melalui BGD.

“Ke depan usul revisi perda terkait Bank Banten. Sekarang kan masih tektok, (modal) ngasihnya ke BGD dulu baru mestinya langsung bisa dari provinsi ke Bank Banten. Mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih konsen. Saya sepakat Bank Banten harus disehatkan,” ucapnya.

Pihaknya mendukung langkah pemprov yang mencari investor untuk ikut menambah permodalan Bank Banten. “Memang tidak bisa provinsi sendiri karena APBD akan kesedot semua. Sementata tujuan APBD itu menyejahterakan masyarakat Banten. Jadi memang harus menggandeng pihak lain. Kalau dilihat kemampuan APBD, Banten ada di posisi 5. Sementara aset Bank Banten ada di posisi 24, mestinya masuk 5 besar (nasional),” ujarnya.

Bank Syariah

Pakar Perbankan Rizqullah mendorong agar pemegang saham segera menambah permodalan Bank Banten. Menurutnya, jika terlambat maka akan memperparah kondisi Bank Banten.

“Saya apresiasi manajemen yang sudah bekerja keras dengan keterbatasan modal pontang-panting memikirkan bagaimana mengembangkan bisnis. Bisnis bank itu berbeda, enggak ada modal ya mandeg. Modah sudah tergerus mau diapain? Mau sepinter apapun manajemennya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyarankan agar Bank Banten menjadi bank syariah karena permodalan yang relatif rendah dibanding konvensional. “Kalau menambah permodalan sebagaimana bank konvensional untuk menjadi BUKU 2 itu (modalnya) harus Rp 3 triliun. Ada alternatif lain yaitu menjadikan Bank Banten menjadi Bank Syariah, karena itu hanya perlu Rp 1 triliun,” ucapnya.

Senada dikatakan Tokoh masyarakat Embay Mulya Syarif. Ia sepakat agar Bank Banten dikonversi menjadi bank syariah. Ia juga mengingatkan tentang riba. “Slogan Banten itu iman dan taqwa ditambah akhlakul karimah. Jadi enggak nyambung dengan sistem riba. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Bank Banten menjadi bank syariah,” tuturnya.

Sementara, menurut Ketua ICMI Orwil Banten Prof. Lili Romli, salah satu pekerjaan rumah Bank Banten adalah pembenahan pada manajemennya sendiri. “Bagaimana sesungguhnya pengelolaan bank ini. Perlu manajemen internal. Konon peran komisaris juga ada persoalan. PR yang ada di Bank Banten adalah manajemen sendiri. Perlu dibangun trust untuk meyakinkan legislatif dan pemda shingga prospektif bisa bagus,” katanya.

Praktisi Hukum Asep Abdullah mengajak semua pihak untuk tetap membangun optimistis terhadap Bank Banten. Ia juga mendukung adanya revisi perda penyertaan modal untuk memastikan penguatan permodalan. “Apapun kondisinya kita harus terima. Kita bangun optimistis. Terpenting adalah ada goodwill para pemegang saham. Problemnya permodalan. Selesaikan masalah itu,” tuturnya. (Rifki Suharyadi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here