Di Sejumlah Desa Tiga Kecamatan, Pembebasan Lahan Diduga Terselubung

LEBAK, (KB).- Pemkab Lebak diminta menelusuri pembelian lahan yang terjadi di beberapa desa di tiga kecamatan Kabupaten Lebak. Sebab, pembelian lahan dengan skala besar mencapai belasan hektare itu diduga terselubung, tidak sesuai aturan.

Aktivis pemerhati pembangunan, Yatna mengatakan, pihaknya menemukan indikasi terselubung adanya pembelian lahan di beberapa desa di tiga kecamatan di Lebak oleh pihak tertentu. Dimana, pembelian lahan di satu titik atau blok dilakukan dengan skala besar mencapai belasan hektare.

“Jika itu sebuah pembebasan lahan, maka ada aturannya. Saya menduga ini ada upaya terselubung yang akan menguasai lahan dari masyarakat, tetapi dengan cara yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembelian lahan dengan skala besar itu di antaranya terjadi di Kecamatan Cibadak di Desa Bojongcae, Asem, Pancangan, Malabar dan Desa Cibadak. Sementara kecamatan lainnya, yaitu seperti Rangkasbitung dan Kalanganyar.

“Hasil investigasi yang dilakukan untuk Kecamatan Cibadak saja. Lahan yang sudah terbeli dari warga pemilik lahan itu hampir 50 persen. Harga per meternya variatif, ada yang Rp Rp 15.000 sampai Rp 20.000 untuk tanah yang masih SPPT. Sedangkan untuk yang sudah bersertifikat dikisarkan Rp 25.000 sampai Rp 35.000,” tuturnya.

Menurutnya, pembebasan lahan tersebut diduga telah melanggar aturan Permendagri Nomor: 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah dan aturan agraria. Karenanya, pemerintah melalui pihak terkait wajib menindaklanjuti persoalan ini.

“Harus ditindaklanjuti, karena ini ada indikasi terselubung yang dilakukan para makelar tanah,” ujarnya.

Sementara, ketika dikonfirmasi Camat Cibadak, Edi belum mengetahui persoalan itu.

“Saya masih baru menjabat di sini, dan saya belum pernah menandatangani pengajuan SPH, alih garapan atau AJB,” katanya singkat.

Hampir senada disampaikan, Asisten daerah (Asda) I Pemkab Lebak, Alkadri. Ia mengaku belum mengetahui adanya pembebasan lahan di tiga kecamatan tersebut. Namun, jika benar itu terjadi ada pembelian lahan dengan jumlah luas areal yang besar itu harus melalui ketentuan.

“Kita perlu cek dulu itu, benar nggak ada pembelian lahan dengan jumlah luas yang besar,” tuturnya. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here