Di OPD Pemkab Serang, Pejabat UPT tak Tertampung

SERANG, (KB).- Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang memprediksi pejabat eselon IV A dan IV B dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkena perubahan setatus dari struktural menjadi fungsional tidak akan tertampung di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Serang baik dinas, badan maupun di kecamatan. Hal tersebut, karena jumlah pejabat yang terdampak terlalu banyak.

Kepala BKPSDM, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, belum melihat Peraturan Bupati (Perbup) tentang perubahan UPT, sehingga belum dapat melihat berapa jumlah pasti aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak. “Kalau sudah ada perbup-nya saya akan melihat seberapa banyak yang kena imbas perbup itu. Tapi, sekarang saya juga sudah bisa memprediksi, bahwa mereka tidak akan tertampung di jabatan yang ada dalam OPD sekarang,” katanya.

Ia menuturkan, eselon IV A dan IV B yang dilikuidasi UPT-nya dan menjadi pegawai fungsional jumlahnya ratusan. BKPSDM sudah memprediksi tidak akan tertampung semuanya. “Kalaupun ada ASN yang pensiun, tapi jumlahnya tidak sebanyak ini. Kemungkinan ada yang bisa kami tampung sebagian di kecamatan, sebagian di dinas, tapi tetap tidak bisa tertampung semua,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sudah mengimbau ke Bagian Organisasi, agar menyiapkan solusi yang dicantumkan dalam peraturan bupati yang mengatur perubahan tersebut. Selain solusi menempatkan pada jabatan eselon yang sama, juga harus dicantumkan di perbup sebagai solusinya, yaitu tetap memberikan insentif atau tunjangan yang sama nilainya dengan sebelumnya, meskipun mereka menjadi fungsional. Pemberian tunjangan yang sama sifatnya bisa sementara sampai mereka mendapatkan jabatan struktural yang baru.

“Yang jelas, mereka harus diberikan tunjangan yang sama nilainya dengan sebelumnya (saat mereka memiliki jabatan), karena pada akhirnya pegawai itu larinya ke sana (pendapatan) ketika kehilangan eselon, takut kehilangan tunjangan yang sudah dia dapatkan. Tapi, Insya Allah kalau itu (tunjangan tetap sama) diakomodir tidak terlalu resah pegawai yang kehilangan jabatan eselon IV A dan IV B, baik yang ada di Disdikbud, Dinas KB, Disperindag, dan lainnya,” ucapnya.

Perbup tentang perubahan UPT tersebut, tutur dia, lahir sebagai amanat dari PP (peraturan pemerintah), oleh karena itu, ketika sudah jadi perbup-nya, BKPSDM juga harus menyiapkan solusi untuk menampung orang-orang yang kehilangan eselon baik di eselon IV A maupun eselon IV B. “Kalau strukturnya kan di buat oleh bagian organisasi,” katanya.

Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (DKBPMP), Oyon Suryono mengatakan, keberadaan UPT KB di setiap kecamatan sebenarnya sangat membantu, namun karena ada aturan baru, maka harus diikuti.  “Sekarang kami harus bagaimana supaya memberikan penguatan di bawah, agar ada pengganti UPT. Penggantinya, yaitu harus membentuk koordinator di setiap kecamatan, walaupun mereka bukan struktural, yang penting untuk mengoordinasikan seluruh petugas lapangan yang ada di kecamatan masing-masing, dan kendalinya ada di kami,” ujarnya. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here