Di Kabupaten Tangerang, Empat Kecamatan Masih di Bawah Garis Kemiskinan

TANGERANG, (KB).- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mencatat, jumlah penduduk di wilayah tersebut, yang hidup dalam kemiskinan masih tinggi. Dimana pada 2018 dari total penduduk yang mencapai 3.477.495 jiwa, sebanyak 923.405 orang diantaranya berada di bawah garis kemiskinan.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang Achmad mengatakan, tolok ukur kemiskinan salah satunya didasarkan pada pengeluaran pembelanjaan setiap bulannya, yakni setiap tahunnya, tolok ukur angka pengeluaran berubah sesuai dengan kondisi pendapatan ekonomi penduduk secara umum.

Menurut dia, penyumbang angka kemiskinan yang paling banyak di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Teluknaga.

“Angka kemiskinan mencapai 923.405 jiwa dari 3.477.495 total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Jumlah angka kemiskinan itu, berdasarkan data BPS 2018,” katanya, baru-baru ini.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang masih terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan rehab rumah, dan bantuan permodalan.

”Sudah ada program bansos PKH, BNTT. Ada juga program pemberdayaan masyarakat perdesaan dan pesisir. Diberikan bantuan modal dan pendampingan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, Pemkab Tangerang sudah membentuk tim untuk menanggulangi angka kemiskinan. Tim tersebut, dikasih nama Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan kemiskinan. Salah satu tugas dari TRC penanggulangan kemisinan tersebut, untuk memberikan pendampingan usaha.

“Warga kurang mampu itu kalau diberikan modal usaha harus didampingi, agar usahanya bisa maju. Nah, tugas TRC penanggulangan kemiskinan itu memberikan pendampingan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi meminta, agar pemerintah lebih serius dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tangerang.

Tingginya angka kemiskinan menunjukkan kinerja pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, politisi PDIP tersebut, juga meminta data angka penduduk miskin benar-benar dipastikan kevalidannya.

”Jangan asal didata. Tapi, kalau memang data itu sudah benar dan sesuai, PR pemerintah harus segera dituntaskan. Karena ini menyangkut nasib rakyat,” tuturnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here