Di Kabupaten Lebak, ASN dan Rumah Makan Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kg

LEBAK, (KB).- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dilarang menggunakan gas bersubsidi 3 kilogram (Kg). Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Bupati Lebak nomor 510/423-indag/Vll/2018. Larangan tersebut juga berlaku untuk pelaku usaha mandiri, seperti rumah makan/restoran, peternakan, pertanian, industri batik, binatu, dan jasa las.

Surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya tersebut menindak lanjuti peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 3212/12/DJM.0/2018.

“Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dilarang menggunakan gas elpiji 3 kg. Larangan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha mandiri, seperti restoran dan peternakan,” kata Dedi Rahmat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, kepada Kabar Banten, Ahad (6/10/2019).

Ia mengatakan, surat edaran bupati tersebut sudah diteruskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Lebak. “Imbauan agar tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi sudah diketahui para ASN. Jadi, ngak ada alasan lagi,” ujar Dedi.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Lebak, Agus Reza menambahkan, untuk kuota gas elpiji di Kabupaten Lebak pada tahun 2019 ini adalah 17.070 Metrik ton atau setara dengan 5.690.000 tabung. Jumlah tersebut selalu naik setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 kuota di Kabupaten Lebak sebanyak 15.848 metrik ton dan pada tahun 2018 sebanyak 16.493 metrik ton.

“Setiap tahunnya kuota selalu bertambah, untuk tahun 2019 ini kita mendapatkan alokasi sebanyak 17.070 metrik ton atau setara dengan 5.690.000 tabung,” ujar Agus. (Lugay)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here