Selasa, 19 Februari 2019

Dewan Usul Pemkot Cilegon Beli Lahan PT KS

CILEGON, (KB).- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mengusulkan, sebaiknya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon membeli sembilan lahan milik PT Krakatau Steel (KS) yang saat ini digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Pilihan tersebut dianggap lebih baik dibandingkan dengan menyewa lahan secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, status lahan Pemerintahan Kota Cilegon adalah pinjam pakai dengan PT KS. Namun, ketika jangka waktu pinjam pakai habis pada Rabu (23/5/2018), Pemkot Cilegon tidak bisa meneruskan perjanjian yang telah terjalin, karena terbentur Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2017.

Di mana pada aturan tersebut, Pemkot Cilegon diwajibkan untuk menyewa lahan PT KS. Kondisi tersebut membuat status lahan Pemerintahan Kota Cilegon tidak jelas. Usulan dewan sendiri muncul menyikapi ketidakjelasan status sembilan lahan tersebut. Di mana dua lahan, di antaranya lahan Setda Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon. “Kalau ternyata pemkot diminta untuk sewa lahan terus-menerus, kenapa tidak sekalian dibeli,” kata anggota Komisi III DPRD Cilegon, Hasbudin, saat dihubungi melalui telepon genggam, Rabu (2/1/2019).

Menurut dia, kejelasan status lahan Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon sangat penting. Untuk itulah, kedua belah pihak harus duduk bersama. “Solusinya, Pemkot Cilegon dan PT KS memang harus duduk bersama. Toh jika memang harus sewa lahan, pemkot telanjur tidak mengalokasikan anggaran itu di APBD 2019,” ujarnya.

Berkaitan dengan tidak dialokasikannya anggaran sewa lahan PT KS, menurut dia, sebetulnya tidak terlalu penting. Sebab, dengan kesepakatan bersama, persoalan ketiadaan anggaran bisa terselesaikan. “Kalau memang perlu berstatus sewa lahan, belum didukung APBD Murni pun bukan masalah. Ada istilah bayar di depan dan bayar di belakang kan, artinya di bayar saat APBD Perubahan pun bisa sebetulnya,” ucapnya.

Namun begitu, dia menilai, langkah paling tepat, adalah membeli lahan PT KS. Sistem pembayaran juga bisa dicicil atas dasar kesepakatan bersama. “Kalau sewa lahan terus-menerus, menurut saya, sama seperti sedang menyicil. Kenapa enggak dibeli saja sekalian dengan cara menyicil,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyyun menuturkan, persoalan tersebut perlu dibahas lebih intensif dengan DPRD Kota Cilegon. Dengan begitu, dewan juga bisa mendorong percepatan perjanjian baru antara Pemkot Cilegon dan PT KS.

“Perlu ada komunikasi lanjutan yang dilakukan pemkot dengan DPRD, sehubungan dengan kondisi yang dialami saat ini, sehingga harapannya kami bisa mencoba berkomunikasi kembali dengan PT KS terkait apapun kemungkinannya ke depan,” tutur politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (AH)*


Sekilas Info

Tanggul Jebol, Banjir Bandang Landa Lingkungan Curug Masjid

CILEGON, (KB).- Banjir bandang melanda Lingkungan Curug Masjid, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Senin (18/2/2019) sekitar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *