Dewan Soroti Disiplin Pegawai

CILEGON, (KB).- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyoroti aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang sering membandel. Mereka sering pulang setelah istirahat siang dan kembali ke kantor hanya untuk absensi finger print. Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Subhi mengingatkan pentingnya disiplin pegawai di Lingkungan Pemkot Cilegon. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

“Disiplin itu penting, khususnya menjaga optimalisasi tupoksi masing-masing pegawai. Kalau mereka sering pulang sebelum waktunya, bagaimana masyarakat bisa terlayani,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Kamis (13/7/2017). Ia menuturkan, para ASN harus bisa mengevaluasi diri. Selain itu, pihak-pihak terkait harus segera merespons adanya kebiasaan buruk ASN indisipliner. “Ini harus menjadi evaluasi dari semua pihak yang berkompeten. Saya sangat sepakat ASN seperti itu harus diberi teguran keras,” ujarnya.

Terkait pengawasan, ia menilai, pihak paling berkompeten, adalah para kepala dinas. Jika memang upaya tersebut kurang maksimal, karena tingginya kegiatan dinas, maka fungsi tersebut bisa dibantu oleh para bawahan. “Kalau kepala dinasnya ada agenda keluar, bisa saja fungsi pengawasan diserahkan kepada pejabat setingkat di bawahnya. Apakah itu sekdis, kabid, kasi atau apapun itu,” ucapnya.

Terpenting, menurut dia, Pemkot Cilegon harus mencari cara, agar tingkat disiplin pegawai di Lingkungan Pemkot Cilegon lebih maksimal. Ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. “Fungsi evaluasi harus diperkuat. Saya kira hal tersebut sangat penting untuk mengawasi kinerja para pegawai,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (DKPP) Kota Cilegon, Mahmudin mengatakan, fungsi pengawasan para pegawai di dinas memang berada di tangan kepala dinas. Pihaknya menunggu laporan kinerja para ASN dari kepala dinas. “Jika ada pegawai yang bandel, kepala dinas harus bisa melakukan pembinaan. Jika memang ada yang sudah dibina, baru laporkan ke DKPP untuk diproses sesuai aturan,” katanya. (Sigit/Job)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here