Dewan Sindir Pengangguran di Banten, Anggaran Pegawai Pemprov Banten Disorot

SERANG, (KB).- Sejumlah fraksi DPRD Banten menyoroti anggaran pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebesar Rp 2,21 triliun di pos belanja tidak langsung dan belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp 58,5 miliar dalam penyampaian pemandangan umum DPRD Banten terhadap Racangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2019, di Sekretariat DPRD Banten, Rabu (14/11/2018). Di sisi lain, dewan juga menyindir angka pengangguran Banten yang tertinggi se-Indonesia.

Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten, Iyan Setiawan menilai, program-program yang ada dalam APBD belum mampu menjawab persoalan rakyat Banten. Hal itu terlihat dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten yang menembus angka 8,52, dengan peringkat tertinggi se-Indonesia.

Dia mengatakan, Fraksi PDIP DPRD Banten turut bangga atas RAPBD Banten 2019 yang berada pada posisi ke delapan APBD terbesar se-Indonesia, dengan angka Rp 12,31 triliun. Namun, kata dia, kebanggaan tersebut seketika sirna manakala teringat dengan informasi terkini Badan Pusat Statistik (BPS). “Data BPS mengungkapkan bahwa Provinsi Banten mendapatkan peringkat pertama secara nasional jumlah penganggurannya, dan posisi terendah ke empat survei kemiskinannya,” katanya.

Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan belum maksimalnya Pemprov Banten dalam melindungi masyarakatnya untuk memperoleh pekerjaan. Padahal, kata dia, Banten memiliki 14.000 industri. “Serta ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Banten menjadikan APBD sebagai stimulus pembangunan Banten, terutama dalam hal mengurangi tingkat pengangguran,” katanya.

Kondisi itu juga menunjukkan lemahnya Pemprov Banten, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Banten. “Atas dasar hal tersebut, tentu peringkat yang tak dirindukan tersebut tidak terjadi pada tahun 2019. Apalah artinya opini WTP apabila semakin meneguhkan Banten sebagai provinsi tertinggal. Apalah artinya APBD terbesar kedelapan se-Indonesia apabila tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten,” ujarnya.

Ia meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Banten. APBD 2019, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Banten, bukan hanya memenuhi kebutuhan 10.096 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang sudah dijamin dengan APBD 2019 sebesar Rp 2,21 triliun. “Itupun baru dari pos belanja tidak langsung, belum lagi dari pos belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp 58,5 miliar,” ucapnya.

Minta penjelasan

Dalam pemaparannya, ia meminta penjelasan terkait target pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) 72,20 persen, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 6,2 persen, penurunan penduduk miskin hingga 5,0 persen dan penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 8,2 persen.

“Apakah target-target tersebut telah disesuaikan dengan peningkatan target belanja daerah tahun 2019, yang mengalami peningkatan menjadi Rp 12,31 triliun. Apakah target penurunan pengangguran terbuka hingga 8,2 persen tersebut cukup rasional mengingat saat ini kondisi pengangguran terbuka sudah mencapai 8,52 persen,” tuturnya.

Memperhatikan struktur RAPBD 2019, kata dia, Fraksi PDIP merasa kurang yakin akan mampu menjawab prioritas keempat pembangunan Banten tahun 2019, seperti yang disampaikan gubernur yaitu peningkatan ekonomi dan kesempatan berusaha. “Berbeda dengan empat prioritas lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur wilayah dan tata kelola pemerintahan, Fraksi PDIP optimistis dengan struktur APBD yang ada akan mampu tercapai,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten, Harun Alrasyid Zain mengatakan, Banten tak bisa berbangga diri hanya karena RAPBD 2019 menembus terbesar kedelapan secara nasional. Sebab, di sisi lain Banten masih memiliki angka TPT tertinggi se-Indonesia. Ia mendorong agar APBD 2019 mampu menyelesaikan persoalan tersebut, juga seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai. “Agar mencapai target seperti yang dianggarkan dalam APBD 2019, harus juga dikoordinasikan dengan kabupaten/kota karena angka pengangguran tersebut dari kabupaten/kota,” katanya. (SN)**

1 KOMENTAR

  1. Mungkin harus lebih banyak lagi agenda jobfair yg ada di lingkungan provinsi banten. Terlebih potensi kawasan industri, instansi pemerintahan, institusi lainnya banyak berdiri di banten. Pemerintah sebaiknya banyak mengadakan kegiatan jobfair dengan mengajak bbro industri yg tersebar di banten agak dapat menjaring pengangguran yg ada di banten ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here