Rabu, 17 Januari 2018

Dewan Minta Pemkot Cilegon Perhatikan Honorer K2

CILEGON, (KB).- Terkait terkendalanya ratusan tenaga honorer K2 yang ruang lingkup kerjanya berada di Kelurahan dan Kecamatan yang tidak bisa mengangkat mereka jadi ASN. Dewan mengusulkan agar honor mereka dinaikkan sesuai dengan Upah Minimum Kerja. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem Ahmad Effendi ketika ditemui diruang fraksi, Kamis (11/1/2018).

“Tenaga honorer itu sudah mengabdi ada yang belasan tahun bahkan puluhan ketika Cilegon masih menjadi Kota Administratif. Bayangkan disaat pengabdian mereka yang sedemikian lamanya terkendala oleh aturan dan kebijakan,Pemkot harus membuat terobosan, yakni kenaikan honorer mereka sesuai dengan UMK,” katanya.

Pendi menjelaskan, kenaikan honor tersebut sebagai bagian upaya atas terkendalanya pengangkatan CASN kepada 442 honorer K2. “Kenaikan ini merupakan sebagai wujud terkendalanya dan sebagai solusi lain, dimana mereka yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun.Minimal kenaikan ini juga merupakan salah satu usaha dari Pemkot Cilegon melalui BKPP,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut politisi Nasdem asal Dapil Cilegon-Cibeber ada aturan dan mekanisme yang ditempuh, karena dengan mengikuti aturan, maka tidak ada penyimpangan atau temuan dan dewan akan mendukung. “Saya kira hal yang wajar, tinggal komunikasikan dengan dewan dalam penganggaran kemudian payung hukumnya adalah Perwal. Ini sebagai solusi atlernatif bagi honorer K2, karena yang diterima selama ini Rp 2,4 juta dan UMK di Kota Cilegon Rp 3,6, jadi sangat wajar,” tuturnya.

Hal yang sama dikatakan oleh anggota komisi I lainnya dari fraksi Kebangkitan Demokrat Meri Octa Mega. Bahkan ia berpendapat selama ini sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2017 hampir mencapai Rp 500 miliar. “Daripada tidak terpakai dan dikembalikan ke kas negara kemudian OPD juga banyak yang tidak terserap, lebih baik silpa tersebut diperuntukkan yang jelas pembayaran honorer K2, itu juga untuk kemaslahatan,” ucapnya.

Mega mengatakan, dengan dinaikkanya upah tenaga honorer K2 yang ruang kerjanya meliputi di Kelurahan dan Kecamatan, setidaknya dapat membantu pengabdian mereka yang sudah belasan bahkan puluhan tahun. “Ketika angan-angan mereka menjadi ASN kandas, maka solusi lainnya adalah kenaikan upah honor mereka, saya kira itu masih dalam batas kewajaran dan sah-sah saja selama mekanisme dan aturan ditempuh,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Sebanyak 442 tenaga honorer K2 yang ruang lingkup kerjanya berada di Kelurahan dan Kecamatan harus pasrah dengan adanya aturan dari pemerintah yang tidak bisa mengangkat mereka jadi ASN. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dengan Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Pemkot Cilegon, Selasa (9/1/2018). Kendala dalam pengangkatan honorer K2 terbentur oleh aturan dari pusat yakni UU ASN yang menyatakan bahwa umur CASN tidak boleh lebih dari 35 tahun, lalu harus melalui seleksi dan yang ketiga minimal syarat pendidikan D3.(HS)*** 


Sekilas Info

Sulitnya Meningkatkan PAD dari Parkir

SEJUMLAH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat melakukan studi banding …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *