Dewan Minta Pemkot Cilegon Objektif Lakukan Mutasi

CILEGON, (KB).- Rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Para wakil rakyat di daerah itu meminta Pemkot objektif dalam melakukan seleksi pejabat.

Beredar kabar bahwa Pemkot Cilegon akan melakukan mutasi jabatan Eselon III sebelum Idulfitri 1440 H. Menyusul kemudian mutasi pejabat Eselon II. ”Kami meminta mutasi pejabat dilakukan tidak berdasarkan suka atau tidak suka terhadap pejabat tertentu. Selain itu juga jangan ada pesanan pihak tertentu,” kata anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Nasdem Ahmad Effendi, Rabu (15/5/2019).

Menurut dia, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) harus bersikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

Karena menurut dia, selama ini banyak sekali kekurangan baik dari komunikasi maupun kinerja pejabat di tahun 2018. Dia menuturkan, mutasi jabatan dilakukan harus secara bersih dari titipan serta memenuhi unsur transparansi.

”Faktor like and this like itu harus dihilangkan, apalagi ada pihak yang ‘membackingi’ pejabat yang ingin lolos tapi kemampuannya kurang dan itu tidak benar. Kami berharap kinerja para pejabat yang akan datang harus lebih baik lagi,” tuturnya.

Disinggung mengenai kinerja OPD yang menurun, Pendi menjawab bahwa hal itu bisa menjadi dasar untuk melakukan mutasi. Apalagi, kata dia, selama ini Kota Cilegon sedang giat-giatnya dalam bekerja untuk bersama-sama membangun.

”Harus melakukan mutasi, apabila dalam evaluasi ada kinerja yang menurun. Dan itu sudah diketahui penyebabnya. Karena pejabat ketika bekerja 5-6 tahun bisa dikatakan harus ada penyegaran. Jangan sampai pejabat yang menurun kinerjanya dipertahankan, siapa tahu pejabat itu lebih bagus pada instansi lain,” tuturnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Cilegon Badar Gumelar. Dia mengatakan, pejabat yang kinerjanya menurun harus digeser atau diberi sanksi. Dimana, kata dia, sanksi dan penghargaan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan perbaikan kinerja.

”Ada memang beberapa pejabat di OPD yang kinerjanya bagus dan menurun. Seharusnya pemkot segera melakukan pemberian sanksi atau penghargaan kepada pejabat yang kinerjanya bagus dan kurang baik,” tuturnya.

Bilamana belum ada perbaikan, kata dia, akan merembet kepada yang lainnya. Karena,kata dia, selama ini Pemkot sudah bagus dalam capaian kinerja dengan banyaknya penghargaan yang bisa jadi tolok ukur kinerja. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here