Selasa, 18 Desember 2018
Namin, Ketua DPRD Kota Serang.*

Dewan Kota Serang Minta Draf Perwal Segera Rampung

SERANG, (KB).- Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyelesaikan draf peraturan wali kota (perwal). Hal tersebut, agar peraturan daerah (perda) yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif sesuai aturan. “Kami menekankan jangan sampai perda-perda yang sudah dibentuk tidak dilaksanakan hanya karena aturan pelaksanaan belum ada. Jadi, bagi OPD terkait atau yang menjadi OPD pengusulnya, yang mengusulkan perda ke dewan melalui inisiatif wali kota harus proaktif,” kata Ketua DPRD Kota Serang, Namin kepada Kabar Banten, Senin (26/2/2018).

Ia mengatakan, persoalan SDM bukan menjadi alasan OPD untuk tidak segera menyelesaikan kewajibannya. Menurut dia, OPD diperbolehkan menggunakan jasa tenaga ahli. “Kalau OPD yang melakukan memang terbatas, tapi bisa menggunakan jasa tenaga ahli, agar efektif. Kami memaklumi OPD banyak kegiatan dan itu juga menguras tenaga dan waktu. Maka, untuk mengeluarkan produk hukum, bisa menggunakan tenaga ahli, agar bisa membantu,” katanya.

Terpenting, ujar dia, OPD harus menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika perda belum memiliki perwal, manfaat kepada masyarakat tentu tidak maksimal. “Kalau ada keterbatasan keilmuan, baiknya meminta bantuan kepada orang yang memiliki ahli, akademisi,” ucapnya.

Ke depan, harap dia, OPD tidak hanya mengusul perda saja, akan tetapi ditindaklanjuti dengan draf perwal yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan perda tersebut. “Kami lihat OPD belum melakukannya secara maksimal. Dalam rapat minggu lalu, kami sudah membahas dan sampaikan untuk segera menyelesaikan perwal, terutama pada bagian hukumnya itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Kasubag Pengaturan Hukum Pemkot Serang, Lili Muslihat menuturkan, belum selesainya perwal tersebut, karena minimnya SDM di masing-masing OPD Kota Serang dalam menyusun rancangan perwal tersebut.

Berdasarkan permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah, usulan disampaikan OPD, kemudian Bagian Hukum yang menyinkronisasi, harmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi. “Ada beberapa perda yang belum tersusun perwalnya, karena perangkat daerah yang melaksanakan tugas, mungkin itu belum menyusun rancangannya atau karena kekurangan SDM,” ujarnya. (TM)***


Sekilas Info

Bank Banten Harus Bangun Kepercayaan Pemda

SERANG, (KB).- Wakil Ketua DPRD Banten, Nur’aeni mendukung upaya Pemprov Banten yang akan melepas saham di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *