Dewan : Jangan-jangan Pesanan, Penggabungan 14 Proyek Jalan Dikaji Ulang

SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten akan mengkaji ulang penggabungan 14 proyek pembangunan dan peningkatan jalan dalam satu paket lelang atau tender senilai Rp 105 miliar pada tahun 2020.

Keputusan tersebut diambil setelah pihak PUPR dipanggil Komisi IV DPRD Banten di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (9/1/2020).

Selain meminta penjelasan mengenai penggabungan proyek jalan tersebut, pertemuan juga membahas evaluasi kegiatan PUPR pada 2019 dan pelaksanaan 2020.

Hadir Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Ketua Komisi IV Eri Suheri, Wakil Ketua Komisi IV Tb Luay Sofhani, serta anggota lainnya. Sementara dari PUPR hadir kepala dinas Moch. Tranggono dan Sekdis Robby Cahyadi.

Baca Juga : Lelang 14 Proyek Jalan Digabung, Dewan Minta Penjelasan Pemprov Banten

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, penggabungan 14 proyek jalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Menurut dia, kajian harus dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai hal, seperti kebijakan hingga kearifan lokal.

“Kami sudah sepakat penggabungan pekerjaan jalan itu agar ada pengkajian ulang. Secara menyeluruh seperti instrumen teknis, kebijakan dan kearifan lokal. Hal ini dipandang penting agar tujuan bersama untuk pembangunan yang efektif efisien berjalan dengan baik. Ini untuk kepentingan masyarakat Banten. Tim kajian gabungan PUPR dengan Komisi IV, dan juga nanti melibatkan berbagai stakeholder,” kata Fahmi, yang juga sebagai coordinator Komisi IV ini.

Menurut dia, kajian tersebut harus segera dilakukan mengingat saat ini Pemprov Banten sedang melakukan percepatan pembangunan. Setelah kajian selesai, baru kemudian pekerjaan tersebut dilelang.

“Lama banget (sebulan), kan kita harus segera membangun. Saya kira secepatnya,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Banten Syihabudin Sidik ingin memastikan penggabungan proyek tersebut bukan karena ada perusahaan yang sudah booking pekerjaan tersebut.

“Saya ingin clear saja, apakah 14 (proyek jalan) itu sudah ada yang booking? Ini PUPR perlu jelaskan, harus dipublikasi. Supaya apa, di antara kita tidak ada dusta. Saya khawatir kontestasinya nanti tidak fair. Kemudian, memicu spekulasi publik bla bla bla,” kata Syihabudin.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Banten Eri Suheri, penggabungan proyek tersebut belum mencerminkan tujuan penguatan pengusaha lokal.

“Tidak digabungkan pun dengan berapa banyaknya pengusaha di Banten, itu tidak bisa kebagian. Apalagi ketika digabung. Penguatan pengusaha lokal juga menjadi tujuan. Ketika digabung, mereka mengajukan apa. Kan paling BUMN yang masuk kalau (nilainya) udah di atas sekian (rp 105 miliar),” ujarnya.

Oleh karena itu, ia juga sepakat penggabungan proyek jalan tersebut ditinjau kembali.

“Perencanaan ini harus dimatangkan. Jangan sampai pengusaha lokal gulung tikar. Pemerintah daerah kan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur berjalan baik. Tapi juga membina pengusaha-pengusaha lokal,” ujarnya.

Bukan pesanan

Menanggapi hal tersebut Kepala DPUPR Provinsi Banten Moch. Tranggono memastikan bahwa munculnya penggabungan proyek jalan tersebut bukan karena ada pesanan dari pihak manapun.

“Bukan booking, bukan pesanan. Itu kan berdasarkan evaluasi kami (tahun 2019) proyek banyak tercecer. Tahun 2019 ini kan banyak masalah, ada yang gagal tender,” ujar Tranggono.

Ia mengatakan, pemaketan pekerjaan tersebut akan lebih efektif dan efisien. Penggabungan pekerjaan dalam satu paket tender atau lelang juga dikatakannya tidak melanggar aturan.

“Dalam perpres No 16 tahun 2018 itu memungkinkan (penggabungan pekerjaan). Dari sisi pelaksanaan lebih mudah,” ucapnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan pekerjaan tersebut juga nantinya akan diatur sedemikian rupa. Salah satunya, pelaksana harus melibatkan kontraktor-kontraktor kecil.

“Sesungguhkan kan diatur. Kontraktor kita di sini ada yang besar, menengah, kecil. Saya melihat, kok selama ini jadi penonton. Terkait modal kan bisa dikumpulin,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya sepakat akan mengkaji kembali rencana tersebut. “Kami akan lakukan kajian, mana yang lebih besar manfaat atau mudaratnya (ketika pekerjaan itu digabung),” ujarnya. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here