Dewan Dorong Literasi Kesehatan, Pemprov Banten Perlu Libatkan Media Massa

Fitron Nur Ikhsan, Sekretaris Komisi V DPRD Banten.*

SERANG, (KB).- Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) yang dilakukan Pemprov Banten dinilai masih memiliki kekurangan dari sisi literasi kesehatan. Oleh karena itu, pemprov didorong untuk menggandeng media massa untuk menggencarkan program literasi kesehatan, dalam hal ini terkait pandemi Covid-19.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan pemerintah serta apa yang sedang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah bisa membangun kesadaran bahwa dalam penanganan Covid-19 juga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran corona.

“Maka saya mengusulkan, gandenglah media, baik itu cetak maupun elektronik. Gandeng juga opinion leader. Ajak ulama, ajak mereka menggelorakan semangat dan optimistis. Bangun literasi agar kita masih bisa merasakan lezatnya ibadah puasa dengan tetap ikut menekan penularan Covid-19,” ujarnya.

Menurut dia, dengan literasi kesehatan masyarakat akan jauh lebih kreatif dalam menjalankan ibadah sosial, tetap bisa bekerja, dan ekonomi tetap bisa berjalan.

“Faktanya literasi kesehatan sama sekali tidak menjadi bagian yang dianggap penting dari program gugus tugas penanggulangan Covid-19 di Provinsi Banten. Ini berbahaya karena masyarakat berpotensi tidak mendapat informasi yang tepat dan benar tentang apa yang sedang pemerintah lakukan dan masyarakat harus lakukan,” ujarnya.

Menurut dia, Covid-19 merupakan jenis virus yang berbahaya jika dilihat dari jenis penularannya. Namun pencegahannya cukup mudah.

“Physical distancing, cuci tangan, jangan sentuh muka, perkuat imun tubuh, itu di antaranya cara mencegahnya,” tuturnya.

Pertanyaannya, kata dia, seberapa besar masyarakat patuh terhadap pola pencegahan tersebut. Faktanya, lanjutnya, kepolisian masih harus turun tangan untuk menegakkan disiplin, bahkan masih dilakukan pembatasan sosial berskala besar.

“Dan terpaksa masyarakat harus diam di rumah agar secara acak kita bisa menekan penularannya,” ujarnya.

Kebijakan itupun memaksa adanya penghentian segala bentuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, ekonomi bukan hanya menyusut melainkan banyak yang mandek dan menyebabkan krisis.

“Kemudian kebijakan pemerintah di tingkat preventif kan harus dibayar dengan ongkos yang mahal. Pemerintah harus menyiapkan sosial safety net atau jaring pengaman sosial yang menguras APBD dan APBN,” katanya.

Informasi menyesatkan

Dengan canggihnya teknologi, masyarakat disuguhkan dengan berbagai informasi yang ada di sosial media tanpa saringan. Sehingga banyak sekali informasi yang menyesatkan. Alih-alih membuat program penanggulangan Covid-19 yang mereka patuhi justru informasi hoax tersebut.

“Malah bertolak belakang dengan program yang dijalankan. Masyarakat tidak memiliki akses yang tepat dalam memperoleh informasi yang benar,” ucapnya.

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan literasi kesehatan yang massif kepada masyarakat. Pemerintah harus menggandeng berbagai pihak untuk meramu informasi yang benar terkait Covid-19. Pihak yang dimaksud adalah media massa.

“Informasi yang tepat tentang cara mencegahnya, dan informasi yang komprehensif terhadap penanganan kuratifnya,” tuturnya.

Ia menilai, informasi yang salah cenderung membuat masyarakat disharmoni, menolak tenaga medis, dan resah saat ada isu salah satu warga yang terpapar.

“Sehingga terjadi kekerasan, menolak jenazah dan lain-lain. Saatnya dibuat program literasi kesehatan. Gandeng media untuk dapat menghimpun informasi yang benar, meredam kepanikan dan mendorong masyarakat dapat bertindak yang sewajarnya,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Provinsi Banten Eneng Nurcahyati tak memberikan tanggapan. Dia malah bertanya balik kepada wartawan. “Ayo bagaimana pendapat teman-teman semua,” katanya.

Hal hampir senada dikatakan sosiolog Rissalwan Habdy Lubis, S.Sos., M.Si. Menurut dia, membangun kesadaran dan pemahaman publik akan krisis yang sedang terjadi, perlu terus dilakukan pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru itu.

Menurut dia, pemerintah masih belum bisa mengomunikasikan secara luas pemahaman akan krisis dan dampak dari pandemi Covid-19 kepada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut Rissalwan, perubahan sikap sosial tidak akan terjadi secara masif di masyarakat terutama yang berada di akar rumput.

Bagi masyarakat dengan literasi yang lebih tinggi, kata dia, kemungkinan masih akan melanjutkan gaya hidup saat pandemi seperti menggunakan masker dan menjaga jarak di tempat umum saat pemerintah menyatakan sudah boleh beraktivitas seperti biasa. Tapi, menurut dia, hal itu mungkin saja tidak atau belum terjadi kepada masyarakat kebanyakan.

“Orang saat ini belum memiliki ‘sense of crisis’ (pemahaman krisis). Kalaupun misalnya mereka diperingatkan oleh petugas. Mereka akan menuruti saat itu tapi akan kembali melakukannya lagi karena masih tidak paham akan risiko terkena Covid-19,” kata Rissalwan Habdy Lubis.

Perubahan signifikan

Sementara itu, sosiolog dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Sigit Rochadi mengatakan, tidak akan ada perubahan yang signifikan dengan interaksi sosial di masyarakat pascapandemi Covid-19.

Interaksi sosial yang sangat dibatasi sekarang dengan imbauan menjaga jarak dan menghindari bersalaman, kata dia, akan kembali dilakukan setelah pemerintah mengumumkan masyarakat dapat keluar dari rumah untuk beraktivitas.

“Tidak terlalu berubah drastis. Begitu kondisinya normal artinya pademinya lewat. Saya kira pola hidup masyarakat akan kembali seperti semula. Interaksi sosial juga akan biasa kembali,” ucap Sigit Rochadi. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here