Senin, 23 Juli 2018

Dewan Beri Catatan Atas LKPj Bupati Serang

SERANG, (KB).- DPRD Kabupaten Serang memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Bupati Serang tahun anggaran 2017. Catatan strategis tersebut berisikan saran, masukan, dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintah.

Sementara, untuk rekomendasinya, yakni kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku. Catatan strategis dan rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Serang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Senin (30/4/2018).

Sejumah catatan strategis dan rekomendasi yang disampaikan DPRD, yaitu dokumen LKPj bupati akhir tahun 2017 untuk aspek waktu, sistematika, dan ruang lingkup materi secara umum, dokumen LKPj telah sesuai dengan ketentuan.

Namun, berkenaan dengan data capaian indikator makro, visi, dan misi pembangunan yang disajikan belum memenuhi harapan, mengingat masih terdapat hal-hal yang belum diungkap dan dijelaskan, namun sangat penting untuk disajikan, di antaranya data kemiskinan, data pengangguran, dan data pertumbuhan ekonomi PDRBB per kecamatan.

Sementara, terkait capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdapat dalam dokumen LKPj yang menjelaskan capaian realisasi program kegiatan hanya sampai tingkat capaian keluaran (output), tidak sampai pada capaian dampak yang dihasilkan (outcome) serta tidak didukung dengan data pembanding dalam hal tersbeut, yaitu rencana kerja pemkab di 2017.

Untuk itu, daam penyusunan LKPj, OPD-OPD perlu lebih dilibatkan secara sistematik penyajian awal dan langkah penyelesaian masalah dari sisi rencana teknis, sehingga keselarasan antara maksud dan tujuan LKPj terhadap target capaiannya dapat memperbaiki kinerja OPD ke depan.

Mantan Ketua Pansus LKPj Bupati tahun anggaran 2017, Ahmad Zaeni menuturkan, sebenarnya, sekarang LKPj Pemkab Serang sudah semakin baik, hanya untuk yang akan datang bupati diharapkan memberikan penekanan ke OPD yang penyerapan anggarannya masih kurang, agar dioptimalkan, karena penyerapan anggaran yang tidak maksimal akan mengganggu proses pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

“Kemudian, ke depan untuk tabel angka pengangguran kemiskinan harus terukur dan ada angka per kecamatan supaya rill. Kalau sekarang masih global, ke depan harus disajikan per kecamatan, agar angka kemiskinan dan pengangguran terukur per kecamatan,” katanya.

Ia mengapresiasi kinerja pemkab terutama terkait meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang melebihi target. Peningkatan PAD sebesar 5,44 persen dari target Rp 773,30 miliar terealisasi sebesar Rp 815,396 miliar. Hal tersebut juga harus dipertahankan.

“Kami juga mengapresiasi banyaknya penghargaan yang diberikan kepada ibu bupati dan diharapkan itu juga dipertahankan, begitu juga dengan opini WTP dari BPK. Ke depan LKPj juga diharapkan lebih bagus ketika tabel kemiskinan dan pengangguran disajikan per kecamatan,” ujarnya.

Terkait belanja daerah, ucap dia, kebijakan belanja daerah 2017 diarahkan pada peningkatan indeks pembangunan masyarakat melalui peningkatan mutu kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum memenuhi harapan, tingkat serapan belanja daerah yang dialokasikan Rp 3,141 triliun hanya terserap Rp 2,741 triliun atau 87,26 persen.

Rendahnya capaian realisasi anggaran belanja daerah tersebut menyebabkan silpa di akhir tahun anggaran 2017 sekitar Rp 360,87 miliar. Hal tersebut mengganggu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang yang tentunya berpengaruh kepada tujuan akhir pembangunan, yaitu menyejahterakan masyarakat Kabupaten Serang. (YY)*


Sekilas Info

Sungai Ciujung dan Cidurian Kembali Menghitam, Warga Ancam Demo

SERANG, (KB).- Dua aliran sungai besar di wilayah Serang utara yakni Sungai Ciujung dan Cidurian yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *