Desa Wajib Miliki Data Warga Miskin

PANDEGLANG, (KB).- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Pandeglang meminta seluruh kepala desa dan perangkat pemerintah lainnya wajib memiliki data base warga miskin untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan.

Seluruh kepala desa diharapkan mengetahui jumlah masyarakat miskin di desanya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas DPMPD Doni Hermawan seusai menghadiri perbaikan data penerima bantuan di Kecamatan Pandeglang.

“Kami minta kepala desa harus mengetahui berapa jumlah orang miskin di desanya dan harus update data keluarga miskin di desanya,” kata Doni Hermawan kepada Kabar Banten, Selasa (28/7/2020).

Menurut dia, pendataan penerima bantuan sangat penting, karena sumber data masyarakat miskin ada di desa.

“Desa harus punya database warga miskin yang terbaru dan nantinya menjadi dasar pemberian program dan bantuan untuk pengentasan kemiskinan maupun pembangunan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, kepala desa juga harus menjamin bantuan-bantuan maupun program sosial pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. Jangan ada upaya kurang baik atau ada unsur keluarga.

“Ini menjadi tugas kepala desa, karena masih ada laporan terjadi praktik kurang benar dalam pendataan PKH. Ya, harus benar-benar tepat sasaran, jangan ada unsur hubungan keluarga maupun orang dekat,” tuturnya.

Begitu juga data desa lainnya, lanjut Doni, Kades harus menguasainya. Misalnya panjang jalan di desa, status jalan yang ada di desa, berapa yang rusak, berapa yang bagus.

“Ini berkaitan dengan penganggaran, sehingga dengan data yang benar maka pengalokasian anggaran akan tepat sasaran, termasuk data lainnya. Jika ini dilakukan secara benar, saya yakin percepatan desa mandiri sesuai harapan pemerintah dapat terealisasi,” ucapnya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here