Desa Diminta Alokasikan Anggaran PHBN

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat, meminta agar aparatur pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) di masing-masing desanya.

Hal tersebut dilakukan karena setiap kegiatan membutuhkan anggaran. Apalagi PHBN itu salah satu kegiatan dalam rangka menghargai dan mengingat jasa para pahlawan yang gugur dalam membela dan memperjuangkan Republik Indonesia.

“Bisa digunakan untuk PHBN di desa, tetapi DD tidak boleh dipakai untuk kegiatan PHBN di kecamatan, karena itu dana khusus desa,” kata Kepala DPMPD Pandeglang Taufik Hidayat, Selasa (25/6/2019).

Meski penggunaan anggaran dana desa untuk kegiatan PHBN, namun tidak bersifat wajib. Akan tetapi, ia mengharapkan seluruh desa di Kabupaten Pandeglang dapat mengalokasikan guna terselenggaranya partisipasi dalam kegiatan PHBN.

Upaya penganggaran kegiatan itu bertujuan untuk menciptakan jiwa menghormati dan menghargai jasa para pahlawan serta menampilkan karya-karya di desanya. “Meskipun tidak wajib, tetapi desa harus mengadakan PHBN. Kalau enggak mengadakan itu namanya tidak menghargai jasa pahlawan,” ujarnya.

Ia mengatakan, jumlah anggaran yang akan dikeluarkan oleh masing-masing desa untuk kegiatan PHBN tidak dapat dipresentasikan. Sebab, dana desa yang akan dikeluarkan terdapat tiga item kegiatan, yakni pembangunan, pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat.

“Kalau hitungan presentase tidak ada, karena dana desa tersebut diprioritaskan untuk tiga kegiatan tadi, kan besaran kegiatannya seperti itu,” ujarnya.

Transparan

Sementara itu dalam kegiatan rapat koordinasi antar lembaga pemerintahan di Sohibul Barokah, Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap pengelolaan DD agar transparan, benar sesuai aturan. “Sekarang era keterbukaan, jadi sampaikan kepada masyarakat uang dana desa itu digunakan untuk apa saja,” tutur Irna.

Menurut Irna, saat ini pengelolaan dana desa diawasi oleh pihak penegak hukum. Hal itu untuk mendorong transparansi dan akuntabel. “Selama anda benar, jangan takut. Kami beserta penegak hukum akan membela, jangan takut jika ancaman dari oknum atau pihak manapun,” ucapnya.

Ia mengatakan, apabila dana desa ini dikelola dengan baik, seluruh desa di Pandeglang tentu akan bisa maju. “Kami yakin anda (kelola desa) bisa menjadikan desa yang anda pimpin menjadi mandiri, bahkan menjadi desa yang maju,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nina Kartini sebagai narasumber mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya preventif dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran. “Saya apresiasi kepada kepala DPMPD yang sudah mengumpulkan para camat, lurah dan kades. Semoga kegiatan ini dapat dipahami dan dilaksanakan,” katanya.

Menurut dia, semua yang dikerjakan oleh dinas, kecamatan dan desa harus menganut asas akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. “Jika dalam pengelolaannya tidak ada kerugian tidak ada unsur untuk penyidikan. Jika memang ada kerugian negara, akan dilakukan penyidikan,” ujarnya. (Ade Taufik/Iman Fathurohman)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here