Demokrasi Sebagai Aturan Main

Prof. Dr. Lili Romli

Ketua ICMI Orwil Banten

Demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan harus dijadi satu-satunya aturan main dalam memerintah dan termasuk kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hak politik dan hak asasi, apakah itu kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, termasuk pula kebebasan dari rasa takut untuk menyuarakan pendapat, kebebasan dalam beragama,dan lain-lain.

Larry Diamond mengatakan, para pemain poltik (actor demokrasi) harus menghormati demokrasi (hukum-hukum, prosedur, dan institusi yang ditetapkannya) sebagai the only game in town, satu-satunya kerangka kerja yang layak untuk mengatur masyarakat dan memajukan kepentingan mereka sendiri.

Di tingkat massa (warga negara), harus ada konsensus normatif dan perilaku yang luas – secara lintas kelas, etnis, kebangsaan, dan pemisah-pemisah lainnya – tentang legitimasi sistem konstitusional, betapa pun pada suatu waktu barangkali kinerjanya buruk atau tidak memuaskan.

Para pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga negara, partai-partai politik dan kelompok- kelompok kepentingan saling menghargai hak satu sama lain untuk bersaing memperebutkan kekuasaan secara damai, menjauhkan diri dari kekerasan dan mematuhi hukum, konstitusi dan norma-norma perilaku yang diterima secara bersama.

Tidak ada partai, kelompok kepentingan, gerakan atau lembaga yang signifikan secara politik yang berusaha menggulingkan demokrasi atau menggunakan kekekrasan, kecurangan atau metode-metode inskonstitusional atau anti demokrasi lainnya sebagai taktik yang disengaja dalam mengejar kekuasaan atau sasaran-sararan politik lain.

Tidak ada gerakan, partai atau organisasi anti demokrasi yang mendapat pengikut massa signifikan, dan warga negara biasa tidak secar rutin menggunakan kekerasan, kecurangan atau metode-metode illegal dan inkonstitusional lainya untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik mereka untuk menghancurkan demokrasi.

Dankwart Rustow menambahkan, perlu adanya pembiasaan di mana norma-norma, prosedur-prosedur, dan harapan-harapan tentang demokrasi menjadi sedemikian terinternalisasi sehingga para aktor demokrasi (elit, organisasi, dan massa) secara rutin dan secara mekanis mencocokkan diri dengan aturan permainannya yang tertulis (Konstitusi dan Undang-Undang) dan tidak tertulis (norma, etika dan budaya politik).

Bahkan ketika mereka berkonflik dan bersaing tetap berlandaskan demokrasi yang nir kekerasan. Dengan kata lain, semua aktor demokrasi harus percaya bahwa sistem politik demokrasi yang mereka miliki layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here