Demo Ricuh, Polisi Pakai Water Canon

PANDEGLANG, (KB).- Massa yang tergabung dalam kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMNI, IMM) menggelar demo di dua lokasi Kantor Bawaslu dan Gedung Setda Pandeglang, Jumat (7/12/2018).

Aksi protes mahasiswa terhadap Bawaslu tersebut berlangsung ricuh saat terjadi bentrok mahasiswa dengan aparat kepolisian di depan Gedung Setda.

Berdasarkan pantauan, kericuhan tersebut berawal ketika mahasiswa hendak membakar ban, namun aparat keamanan terpaksa mengamankan ban tersebut. Diduga tidak terima, akhirnya terjadi saling dorong hingga berujung ricuh.

Sementara saat situasi tegang, aparat terpaksa menggunakan water canon untuk memukul mundur pengunjuk rasa. Beruntung petugas keamanan berhasil membubarkan paksa pengunjuk rasa, sehingga tidak sampai terjadi bentrokan fisik.

Sebelumnya massa sempat berorasi di depan Kantor Bawaslu. Mereka memprotes Bawaslu, karena belum menuntaskan laporan tentang pelanggaran kampanye salah seorang caleg DPR RI yang diduga melibatkan oknum ASN dan fasilitas kendaraan dinas.

Koordinator aksi, Indra Patiwara mengatakan, mahasiswa meminta Bawaslu untuk menindak tegas caleg yang melanggar kampanye. Sehingga penanganan hukum di Pandeglang tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Artinya, sanksi itu harus berlaku adil dan tidak pilih kasih.

“Aksi ini bukan yang pertama dan kami akan terus konsisten mengawal dan mendorong Bawaslu dalam memberikan tindakan tegas bagi caleg yang melanggar kampanye,” kata koordinator aksi, Indra Patiwara saat berorasi di depan Kantor Bawaslu Pandeglang.

Sementara itu, koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan, Bawaslu sudah melakukan tahapan penanganan laporan tersebut dengan mengklarifikasi pihak terkait. Draf hasil klarifikasi tersebut sedang disusun untuk dikaji secara internal Bawaslu.

“Saat ini kami belum membahasnya, paling besok atau lusa kami baru melakukan pembahasan. Sebab, draf laporan itu sedang kami susun.

Menurut dia, sesuai ketentuan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 terkait laporan penanganan pelanggaran, Bawaslu mempunyai waktu 14 hari terhitung sejak laporan masuk.

“Karena Pak Ketua ada kegiatan di Jakarta, paling hari Jumat atau Sabtu baru akan dilakukank kajian. Temuan di lapangan harus disusun lengkap,” ujarnya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here