Rabu, 16 Januari 2019

Demo, Mahasiswa Menginap di DPUPR Kabupaten Pandeglang

PANDEGLANG, (KB).- Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pandeglang demo di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Senin (10/12/2018). Dalam aksinya, mahasiswa tersebut nekat memasang tenda untuk menginap di halaman kantor tersebut. Meski demikian, aksi mahasiswa berlangsung tertib karena mendapat pengamanan dari aparat kepolisian.

Sementara itu, aksi mahasiswa menginap di halaman instansi pemerintahan untuk mendesak para pejabat agar menandatangani fakta integritas yang disodorkan para mahasiswa. Dalam fakta integritas yang dibuat mahasiswa tersebut salah satunya agar pejabat DPUPR benar-benar bisa merealisasikan progres pembangunan yang berkualitas. Selain itu, mahasiswa menilai fakta integritas ini penting untuk memastikan lelang maupun penunjukan langsung kegiatan proyek benar-benar bersih dari tindakan korupsi.

Ketua umum HMI Pandeglang, Fikri Anidzar Albar mengatakan, para mahasiswa ini akan tetap bertahan menginap beberapa hari di halaman Kantor DPUPR sampai fakta integritas ditandatangani oleh pejabat dinas tersebut. Ia menilai gerakan ini merupakan konsistensi HMI dalam mengawal setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

“Kami melakukan unjuk rasa sedikit berbeda dari biasanya, karena kami hanya memasang tenda untuk menginap di depan kantor DPUPR. Tujuannya agar kami bisa melaksanakan komitmen mengawal gerakan pembangunan. Kami tidak akan meninggalkan kantor ini jika pejabatnya belum bersedia menandatangani fakta integritas,” kata Ketua umum HMI Pandeglang, Fikri Anidzar Albar kepada Kabar Banten saat ditemui di halaman Kantor DPUPR Pandeglang.

Ia mengatakan, dalam fakta integritas tersebut meminta Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Ketua DPRD dan DPUPR , Unit Layanan Pengadaan, Pokja ULP, pengusaha, Kejaksaan Negeri Pandeglang, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang untuk bersedia menandatangani fakta integritas. “Tujuan nama-nama itu ada dalam surat lampiran fakta integritas agar kegiatan proyek bersih dari unsur konspirasi, korupsi kolusi nepotisme,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala seksi pembangunan jalan DPUPR Pandeglang, Jaenal Huri mengatakan, untuk konfirmasi soal unjuk rasa mahasiswa mempersilakan kepada pihak terkait yang tertera dalam peraturan presiden. Sebab, juklak dan juknis mencoret pengusaha sudah termaktub dalam peraturan presiden. “Pengelola kegiatan itu siapa aja ada dalam peraturan presiden, mekanisme blacklist juga ada di Perpres, aturan pelaksanaannya Perka LKPP, jadi konfirmasi sesuai dengan itu,” ucapnya. (Ade Taufik/EM)*


Sekilas Info

Toyota Rush Terperosok ke Jurang

PANDEGLANG, (KB).- Sebuah mobil Toyota Rush putih A 1286 KD mengalami kecelakaan tunggal terperosok ke jurang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *