Kamis, 18 Oktober 2018
Salah seorang anggota delegasi GLF 2018 sedang menyampaikan sejumlah pertanyaan pada Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dalam pertemuan dengan peserta GLF 2018 di Pendopo Kabupaten Lebak, Jumat (21/9/2018).*

Delegasi GLF 2018 Akan Kunjungi Hutan Adat Kasepuhan Karang Kabupaten Lebak

LEBAK, (KB).- Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya meyambut kedatangan 20 orang dari 18 negara yang merupakan delegasi Global Land Forum (GLF) 2018, yang tahun ini akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung pada 22-27 September 2018. Para duta dari 18 negara itu menjadi bagian dari kontingen besar termasuk perwakilan organisasi pembangunan internasional, badan-badan PBB, lembaga pemerintah, serta akademisi dari berbagai negara yang akan mengunjungi Kasepuhan Karang Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, akhir September mendatang.

Menurut bupati, dipilihnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan dalam kegiatan GLF 2018 ini merupakan kesempatan yang baik dalam rangka mengenalkan berbagai potensi daerah ke dunia internasional. ”Kabupaten Lebak ini kaya akan potensi, baik itu potensi wisata maupun sumberdaya alam,” kata Bupati Iti Octavia Jayabaya saat menerima kunjungan peserta GLF, di Pendopo Kabupaten Lebak, Jumat (21/9/2018).

Bupati berpesan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kasepuhan Karang agar mempersiapkan diri serta dapat menjaga nama baik daerah dalam menyambut tamu perwakilan negara asing itu. Mengingat, mereka akan tinggal di wilayah itu dari tanggal 21-23 September 2018. Setelah talk show bersama delegasi GLF yang gelar di Aula Museum Multatuli, semua delegasi langsung menuju Komunitas Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Muncang, Lebak.

Direktur Rimbawan Muda Indonesia, Mardatilah mengatakan, terpilihnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu tujuan delegasi GLF karena Pemerintah Kabupaten Lebak telah memelopori pengakuan atas masyarakat adat di tingkat nasional. ”Pengakuan atas masyarakat yang dipelopori oleh Kabupaten Lebak itu, sekaligus menjadi dasar penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang, yang kini telah menjadi hak komunal masyarakat Desa Jagaraksa,” ucap Mardatilah.

Untuk diketahui, GLF 2018 diselenggarakan oleh International Land Coalition (ILC) dan National Organizing Commite GLF 2018 (NOC GLF 2018), yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia, yakni Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komnas HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

Forum pertemuan ini merupakan putaran ke-8 setelah sebelumnya diselenggarakan di Roma, Italia (2003), Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua, Guatemala (2013), dan terkahir di Dakkar, Senegal (2015). Di setiap perhelatannya, GLF mendapat perhatian yang luas dari komunitas global dalam membicarakan masalah pertanahan, pertanian, pangan, pembangunan perdesaan, petani, masyarakat adat, perempuan, perubahan iklim hingga teknologi informasi terkait pertanahan dan sumber daya alam. (DH)*


Sekilas Info

Kios di Pasar Bayah Terbakar, Kerugian Diperkirakan Rp 120 Juta

LEBAK, (KB).- Peristiwa terbakarnya kios kaki lima di area pasar Bayah atau Terminal Bayah Betulan Kampung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *