Defisit APBD Lebak 2020 Diperkirakan Rp 150 M

LEBAK, (KB).- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebak Tahun Anggaran 2020 diprediksi mengalami defisit sekitar Rp 150 miliar. Defisit salah satunya dipengaruhi kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 100 persen per Januari 2020 nanti.

Sekretaris daerah (Sekda) Lebak Dede Jaelani mengatakan, defisit APBD karena adanya penyesuaian dana alokasi umum (DAU) dan juga kondisi dana alokasi khusus (DAK). Defisit APBD juga dipengaruhi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen mulai 1 Januari 2020.

”Nanti saat pembahasan akan kami sampaikan, di situlah akan terjadi defisit,” kata Dede Jaelani, Senin (4/11/2019).

Ia mengatakan, untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), butuh anggaran Rp 25 miliar, dan itu belum teranggarkan. Kemudian aparatur sipil negara (ASN), sesuai aturan 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja atau pemerintah.

“Artinya, jika kami hitung sekitar Rp 35 miliar. Nah, ini akan kami diskusikan dengan DPRD,” ujarnya.

Oleh karenanya, Pemkab Lebak berharap agar DPRD Lebak bisa mengupayakan agar bantuan keuangan (Bankeu) provinsi bisa bertambah.

”Di provinsi kan lagi pembahasan, kami berharap dewan lewat jalur politik agar bantuan keuangan dari provinsi bisa nambah. Karena, kalau dari eksekutif sekitar Rp 55 miliar,” ucapnya.

APBD 2020 direncanakan naik

Sementara, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam pembacaan nota pengantar Raperda APBD 2020 di Gedung DPRD Lebak menyampaikan, APBD 2020 direncanakan sebesar Rp 2,25 triliun.

Dengan perincian, pendapatan daerah Rp 2,25 triliun dan belanja daerah Rp 2,23 triliun. Sementara, pembiayaan daerah yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan Rp 21,4 miliar.

Untuk pendapatan pada RAPBD 2020 menurun Rp 393,72 miliar, dibandingkan APBD 2019. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 347,85 miliar, dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp 1,24 triliun, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp 664,09 miliar.

Sementara pada belanja tidak langsung (BTL), Pemkab Lebak merencanakan sebesar Rp 1,28 triliun atau 57,52 persen dari total rencana belanja daerah. Untuk belanja langsung (BL) direncanakan 42,48 persen atau Rp 949 miliar.

”Bukan semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan aparatur, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dialokasikan dalam anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada desa dan partai politik,” katanya. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here