Datangi Perkebunan Buah Naga, Dewan Temukan Sejumlah Persoalan

Perkebunan Buah Naga PT Agro Fruit Mandiri.*

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendatangi perkebunan buah naga di Kecamatan Baros, Senin (24/2/2020).

Hasilnya dewan menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera diperbaiki pihak perusahaan. Kedatangan dewan dan sejumlah OPD tersebut, untuk menindaklanjuti adanya aduan dari masyarakat beberapa waktu lalu, terkait banjir di Baros yang diduga akibat keberadaan perkebunan buah naga.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Aep Saepulloh mengatakan, dalam kunjungan tersebut, pihaknya didampingi beberapa OPD terkait di Pemkab Serang, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Muspika Kecamatan Baros.

Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi perkebunan buah naga pascaterjadinya banjir yang menerjang kawasan permukiman warga sekitar pekan lalu. Dari kunjungan tersebut, penyebab terjadinya air menerjang permukiman, karena tandon air yang dimiliki perusahaan kapasitasnya tidak sesuai dengan perizinan.

“Jadi, tadi kami melakukan kujungan bersama OPD terkait. Di sana itu tandon airnya tidak sesuai dengan kapasitas atau perizinannya. Ukuran tandon air itu harusnya kan 1.500 meter tuh, tapi kenyataannya kecil atau kurang dari 1.500 meter,” katanya kepada wartawan, Senin (24/2/2020).

Baca Juga : Dewan & OPD Segera Datangi Perkebunan Buah Naga PT Agro Fruit Mandiri

Tak hanya itu, dia melihat kedalaman tandon airnya tidak memungkinkan untuk dapat menampung debit air hujan. Apalagi saat ini sedang memasuki musim penghujan yang ekstrem. Namun, saat melakukan kunjungan tersebut, manajemen perusahaan tidak ada yang ikut mendampingi, sehingga tidak ada kebijakan yang dikeluarkan dari pihak perusahaan.

“Tapi, saat kunjungan yang ada itu cuma pegawainya, jadi manajemen tidak bertemu. Jadi, tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka, karena yang ada hanya orang lapangan. Nanti akan kami undang lagi pada Kamis (27/2/2020),” ujarnya.

Selain persoalan tandon air, dia menuturkan, pembuatan irigasi di kawasan tersebut, juga tidak tuntas, sehingga air hujan yang turun langsung mengarah ke Sungai Citaman dan permukiman warga.

Tentunya ini harus dilakukan perbaikan oleh perusahaan segera mungkin. Sementara, untuk izinnya, dari 50 hektare lahan yang ada baru 15 hektare izin upaya pemantauan lingkungan (UKL) upaya pengelolaan lingkungan (UPL) yang diurus oleh perusahaan.

“Nanti Kamis kalau mereka dari manajemen tidak datang juga dan tidak ada niatan memperbaiki terpaksa kami tutup. Izinnya juga masih belum jelas, informasinya 50 hektare sudah selesai, tapi pas dicek lokasi baru 15 hektare,” ucapnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penerbitan dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Serang Nanang menuturkan, sejauh ini untuk perizinan dari perusahaan tersebut sudah lengkap.

Hanya saja, persoalan yang ada perusahaan belum melakukan perbaikan-perbaikan pada tandon air yang tidak sesuai perizinan, bahwa kapasitas yang ada dinilai tidak dapat menampung debit air hujan yang turun, sehingga saat hujan, air langsung mengarah ke Sungai Citaman dan permukiman warga.

“Izin saya cek tadi sudah lengkap, hanya tinggal perbaikan tandon air saja diperluas dan diperdalam. Di situ juga sempat terlihat ada galian dari tandon yang berisi lumpur, tapi tanahnya dibuang di dekat situ, jadi kalau hujan masuk lagi ke tandon,” tuturnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here