Data tak Valid, Ratusan Ribu SPPT tidak Tertagih

SERANG, (KB).- Dari sekitar 700 ribu surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang dicetak oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Serang pada 2017, sekitar 35 persen atau 245.000 tidak tertagih karena data di SPPT tidak valid. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi
antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola PBB P2 di Kabupaten Serang, Rabu (29/11/2017).

Sekretaris BPPD Kabupaten Serang Haryadi mengatakan, SPPT yang dicetak BPPD tahun 2017 sekitar 700 ribu dan yang tidak tertagih sekitar 35 persennya. ”Dalam realisasi PBB P2 kita setiap tahun hanya 65 persennya, sisanya 35 persen itu karena memang datanya tidak valid. Oleh karena itu, dalam rakor ini kami bahas proses pendataan kembali untuk verifikasi dan validasi data di tingkat desa. Nanti dari desa mereka mengusulkan ke kami hasilnya, kemudian BPPD yang membentulkan datanya. Dan data ini untuk digunakan 2018,” katanya.

Haryadi mengatakan, 35 persen SPPT yang tidak tertagih tersebut menjadi piutang karena tidak dibayar akibat data tidak valid, maka dipandang perlu dilakukan validasi. SPPT yang tidak dapat ditagih karena data tidak valid seperti kesalahan tulis. Antara lain, kesalahan penulisan nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, luas tanah, luas bangunan dan kondisi objek yang sudah mengalami perubahan.

”Oleh karena itu, harus dilakukan pembetulan, sehingga pada kesempatan ini kita lakukan rakor dengan OPD terutama camat dan kades. Ini dalam rangka untuk pembetulan data PBB P2. Di pembetulan ini nanti mungkin meminimalisasi kesalahan yang ada didalam data PBB P2. Kesalahan data tersebut menjadi beban kita sehingga muncul piutang karena tidak bisa tertagih, sehingga mereka tidak ada yang membayar dan itu menjadi tunggakan atau piutang yang jadi beban pemda,” ujarnya.

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPPD Kabupaten Serang M. Mujtahidi mengatakan, untuk jumlah wajib pajak (WP) nya yang paling banyak di buku satu atau (Nilainya 0-100 ribu), mencapai sekitar 520 ribu WP, tetapi nilainya kecil yaitu sekitar Rp 10,5 juta. Sementara di buku empat dan lima (Nilai pajaknya di atas Rp 5 juta) jumlah WP nya kecil yaitu sekitar 200 ribu, tetapi nilainya cukup besar sekitar Rp 42 miliar.

”Dari target Rp 48 miliar tahun 2017, kami sudah lakukan penagihan dan sudah terealisasi kurang lebih Rp 46,620 miliar, kekurangan target masih sekitar Rp 1,4 miliar. Sementara untuk piutangnya itu memang datanya kan kurang lengkap dan valid. Sehingga setiap tahun dari mulai kita terima pelimpahan dari KPP Pratama tahun 2014 itu sekitar Rp 22 miliar utangnya, karena ditetapkan 62 miliar. Dan sampai 2016 piutang masih sekitar Rp 22 miliar, karena ketetapannya tinggi sementara target kecil, karena datanya masih banyak yang tidak valid,” ucapnya.

Upaya untuk penagihan pajak tersebut, kata Didi sapaan akrabnya, dari Bidang PBB di BPPD melakukan pendataan SPPT yang doubel atau yang tidak valid. Sementara di bidang penagihan juga melakukan penagihan jemput bola bekerja sama dengan perbankan. Terkait piutang buku empat dan lima yang kebanyakan dikalangan perusahaan, Didi memperkirakan, WP yang belum bayar tersebut disebabkan beberapa faktor di antaranya lupa, tidak sampai SPPT-nya.

”Atau mungkin juga ada faktor lain misalnya dia putar dulu anggarannya untuk kegiatan perusahaan. Makanya kita ingatkan, setelah jatuh tempo kita lakukan penagihan, dan itu ada yang bayar kan jatuh temponya buku 1-3 Oktober sementara 4-5 jatuh temponya diawal November. Alhamdulillah dalam penagihan itu cukup siginifikan mudah-mudahan tercapai target Rp 48 miliar,” tuturnya. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here