Data PBI BPJS Kesehatan Kota Serang Kacau, Anak & Keluarga Dewan Tercantum

SERANG, (KB).- Komisi II DPRD Kota Serang memanggil Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, dan BPJS Kesehatan Cabang Serang, Rabu (4/12/2019). Hal tersebut, untuk mengklarifikasi carut marutnya data penerima manfaat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kota Serang.

Pada data penerima PBI BPJS Kesehatan Kota Serang yang diperoleh, Komisi II dikejutkan dengan tercantumnya nama anak dari beberapa anggota dewan yang tercatat sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan di Kota Serang. Selain itu, ada banyak keluarga anggota dewan yang tercatat sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan. Padahal, seharusnya PBI BPJS Kesehatan dikhususkan bagi warga kurang mampu.

“Fakta di lapangan, justru BPJS Kesehatan mendata orang-orang yang mampu, buktinya anak saya dan anggota DPRD lainnya. Saya menduga ada mafia data BPJS Kesehatan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto, Rabu (4/12/2019).

Sehingga, ucap dia, pihaknya mengklarifikasi dengan melayangkan panggilan, terhadap ketiga instansi tersebut. Hal tersebut dilakukan, agar APBD yang dianggarkan untuk PBI BPJS, tidak dinikmati oleh orang yang tidak berhak.

“Sangat tidak logis dan kalau margin error-nya lima sampai di atas sepuluh, ini direncanakan dan melanggar hukum. Kami juga melakukan investigasi untuk mengecek keseluruhan data PBI di Kota Serang,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang M Iqbal menuturkan, pembiayaan kesehatan ada tiga sumber, yakni Pemerintah Pusat, Pemprov Banten, dan Pemkot Serang.

“Dari total tersebut, kami yakini sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu, sedangkan yang menyatakan mampu atau tidaknya, adalah Dinas Sosial. Saya (Dinkes) tidak mempunyai otoritas untuk mengcroscek mayarakat miskin atau tidak. Karena itu ranahnya Dinsos,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Serang Poppy Nopriadi mengatakan, adanya kesalahan data, namun hal tersebut, bukan kesengajaan. Alasannya, karena minim relawan yang melakulan verifikasi data PBI BPJS Kesehatan.

“Karena relawan kami yang untuk verifikasi PBI ini hanya 40 orang, yang memverifikasi PBI sebanyak 42.000 itu agak repot. Tidak sama sekali (kesengajaan), kami sangat menghargai teman-teman relawan dengan honor yang tidak seberapa. Kalau kesalahan itu ada saya akui, tapi tidak pantas diberikan kesalahan kepada mereka. Itu tanggung jawab saya sebagai kepala dinas,” katanya.

Selanjutnya, ujar dia, untuk data PBI BPJS Kesehatan 2020, pihaknya akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan, bahwa data yang ada valid. Verifikasi akan dilakukan empat kali dalam satu tahun. Selain itu, pihaknya akan mulai memasang stiker di rumah penerima bantuan baik PBI, PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here