Data Dampak Tsunami Selat Sunda di Banten Simpang Siur

Provinsi Banten dianggap belum siap menghadapi bencana alam yang bisa terjadi setiap saat di beberapa daerah. Bahkan ketika tsunami Selat Sunda menerjang wilayah pesisir akhir Desember 2018, hingga kini belum ada data pasti terkait dampak dari bencana alam yang memporakporandakan dua wilayah di Provinsi Banten tersebut.

Koordinator Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untirta Muhammad Iman Santoso mengatakan, data terkait dampak bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi di Banten saat ini masih simpang siur. Beberapa sumber yang pihaknya kumpulkan, juga masih terdapat perbedaan sehingga sulit bagi pemerintah melakukan proses pemulihan di daerah yang terdampak langsung oleh bencana tersebut.

“Datanya masih simpang siur. Kalau kita lihat beberapa data yang ada, itu beda-beda. Makanya, dibutuhkan perhitungan yang ekstra dan komprehensif untuk menghitung total keseluruhan daerah terdampak itu,” katanya usai beraudiensi di ruang kerja Ketua DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (13/2/2019).

Iman mengatakan, perhitungan pasti terkait total kerugian atas dampak tsunami seharusnya sudah dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pascaterjadinya bencana tersebut. Sebab menurutnya, pemerintah pusat juga sudah menetapkan status tsunami pada 22 Desember 2018 sebagai bencana daerah.

Untuk itu, para akademi lintas fakultas dari Untirta ini berharap ada kerja sama dengan Pemprov Banten terkait rencana recovery yang dilakukan pascatsunami Selat Sunda. Selain itu, mereka juga mendorong agar pemprov memiliki perencanaan mengenai mitigasi bencana di wilayah yang langsung terdampak tsunami.

“Kita ingin mengeluarkan data-data itu yang versi resmi dari Pemprov Banten. Jadi, kita bikin analisa spasial perhitungan kerusakan dan dampak-dampaknya. Dari situ, nanti kita akan rumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan apa saja pascabencana. Termasuk recovery infrastruktur fisik untuk kebutuhan dasar seperti sekolah, jalan rusak sampai ke trauma healing masyarakat setempat,” ujar Iman.

Dalam kajian LPPM Untirta, kata dia, setidaknya dibutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk proses recovery. Namun dari hasil pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPRD Banten, terdapat usulan agar penangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu hingga 1 tahun. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here