Dari Hasil Divestasi Saham BJB, Bank Banten Diguyur Rp 600 M

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim dan DPRD Banten sepakat memberikan tambahan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten dari hasil pelepasan saham (divestasi) BJB pada 2018 mendatang. Dari total saham pemprov Rp 1,3 triliun di BJB tersebut, rencananya 50 persen atau Rp 600 miliar yang akan dialihkan ke Bank Banten.  Hal tersebut mengemuka saat rapat paripurna agenda pengambilan keputusan tentang Raperda APBD Banten 2018, di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (30/11/2017).

“Saya sepakat 2018, jalan tengah yang diajukan ke Komisaris Bank Banten itu divestasi. Ambil dulu separuh (saham) di BJB untuk menanggulangi kebutuhan permodalan di Bank Banten. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya pikir ini salah satu upaya untuk menyelamatkan Bank Banten,” kata Gubernur Wahidin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisaris Bank Banten menyebut bank dalam keadaan agak kritis. Namun, diakui WH, dalam KUAPPAS 2018 tidak dialokasikan untuk penyertaan modal Bank Banten.

“Untuk 2018 kita tidak masukan dalam KUAPPAS. Hanya kemarin (pleno finalisasi) saya serahkan kepada bapak/ibu di dewan. Alhamdulillah sepakat ke depan menjadi kepentingan bersama. Saya kira Bank Banten dalam 5 atau 6 tahun ke depan kita harus membantu. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke Bank Banten sendiri. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran untuk membantu ada di pikiran kita semua,” ujar Wahidin. Opsi memberikan suntikan modal ke Bank Banten sempat dibahas dalam pleno finalisasi APBD Rabu (29/11) malam. Nilainya sekitar Rp 110 miliar yang bersumber dari APBD. Namun, pada akhirnya dibatalkan.

“Kita mencari jalan ketika melihat kondisi Bank Banten itu perlu dana. Apa mungkin 2018 ini, karena tidak masuk KUAPPAS. Kita bahas bersama-sama. Akhirnya kita sepakat divestasi saja, dana berapa persen (dari BJB), separuh saya kira cukup. Dan DPRD juga prinsipnya membantu. Tentunya tetap mengacu pada aturan-aturan,” tuturnya. Ia mengatakan, sebagian besar audit terhadap Bank Banten sudah rampung. “Memang hasil audit itu belum kita bawa ke mana-mana. Kita lihat masih pertimbangkan. Bank baru kan begitu, harus disuntik lagi disuntik lagi. Kalau enggak, lemah,” katanya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menjelaskan, melihat postur APBD 2018 tidak memungkinkan lagi untuk menambah pendapatan dan defisit yang nilainya sudah mencapai Rp 996 miliar. “Awalnya ada opsi untuk penyertaan modal itu dari APBD 2018 Rp 110 miliar. Tapi setelah kita lihat, memang sudah tidak ada lagi ruang untuk menaikkan defisit dan pendapatan. Kita sepakat divestasi di BJB, mungkin setengah dari saham yang kita miliki berarti sekitar Rp 600 miliar,” ucap Asep. Menurutnya, dengan modal sebesar itu Bank Banten lebih bisa melakukan akselerasi. “Ini solusi yang baik. Setelah ini kita segera membahas raperda divestasi BJB. Divestasi itu lebih clear. Ya, Maret 2018 lah Bank Banten sudah memiliki Rp 600 miliar,” ucapnya.

Capai Rp 11,362 T

Sementara dalam rapat paripurna, Pelaksana harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Budi Prajogo menyampaikan laporan bahwa dalam struktur rancangan APBD 2018 APBD ditargetkan akan mencapai Rp 11,362 triliun. Kemudian, pendapatan daerah 2018 ditargetkan sebesar Rp 10,365 triliun yang didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 6,183 triliun yang terdiri atas pajak daerah Rp 5,879 triliun, retribusi Rp 20,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan Rp 54,6 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp 229,3 miliar.

Kemudian, dana perimbangan Rp 4,176 triliun, dengan rincian dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 707,3 miliar. Dana alokasi umum (DAU) Rp 1,072 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 2,395 triliun. Anggaran belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 6,715 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp 1,785 triliun, belanja hibah Rp 2,153 triliun, belanja bansos Rp 67,7 miliar, bagi hasil kabupaten/kota Rp 2,213 triliun,bantuan keuangan kabupaten/kota, pemerintah desa, dan parpol Rp 450,5 miliar, belanja tidak terduga Rp 35 miliar. Sementara belanja langsung (BL) sebesar Rp 4,656 triliun. “Mengalami defisit Rp 996,7 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan netto yang bersumber dari silpa 2017. Sehingga silpa dari tahun berkenaan menjadi nol rupiah,” ujar Budi. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here