Dapatkan SHM Lahan, 527 KK Minta Bantuan LBH

PANDEGLANG, (KB).- Sekitar 527 kepala keluarga (KK) di Kampung Nambo, Desa Pasirsedang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, menyatakan sikap dan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tri Dharma Indonesia agar warga yang menempati lahan sekitar perhutani mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) dari pemerintah daerah.

Dari data yang dihimpun Kabar Banten, luas tanah yang diduga milik Perhutani seluas 120 hektare yang telah lama ditempati oleh 527 keluarga, sementara masyarakat telah menempati lahan tersebut selama 69 tahun.

Seorang tokoh masyarakat, Romli mengaku, dirinya bersama ratusan masyarakat lainnya sudah tinggal di tanah perhutani selama puluhan tahun. Namun, dirinya bersama warga lainnya diminta pindah oleh pihak Perhutani. Sebab, tanah tersebut diduga telah dikuasai oleh Perhutani. Oleh karena itu, dia bersama warga meminta agar pemerintah daerah memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat.

“Saya dan masyarakat sudah tinggal di sini selama 69 tahun. Kami ingin meminta SHM kepada Pemda,” kata Tokoh masyarakat Nambo Romli, Ahad (22/9/2019).

Menurut Romli, selama dirinya tinggal di lokasi tersebut, pihak Perhutani tidak pernah melakukan aktivitas apapun, hanya ada kegiatan pergantian patok untuk perbatasan tanah. Sementara tidak ada penanaman atau kegiatan lain.

“Selama kami di sini, tidak ada tanda-tanda pengelolaan atau penggarapan apapun, paling pembenahan patok 4 tahun sekali,” ucapnya.

Masih di lokasi yang sama, Direktur LBH Tridharma Indonesia Bambang Ferdiansyah, siap membantu masyarakat. Bahkan dirinya siap untuk mendatangi pihak Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk mencari tahu status kepemilikan tanah.

“Kita akan datang ke kementerian sekretariat negara, untuk mengecek apakah benar ini tanah negara atau bukannya,” tuturnya.

Seusai mengetahui status kepemilikan tanah tersebut, lanjut Bambang, akan mendatangi Pemda Pandeglang agar menjadi pihak penengah dalam kasus sengketa tanah tersebut.

“Kuncinya ada di pemerintah daerah, jika tanah ini dikuasai oleh negara dan tidak dipergunakan oleh pemerintah, maka ini wajib dimiliki oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Humas Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten, Asep Sanjaya mengatakan, dirinya belum bisa memberikan keterangan apapun terkait status tanah tersebut.

“Saya belum mengetahui status tanah tersebut, paling besok mas, kami akan cek terlebih dahulu di kantor terkait statusnya,” kata Asep saat dihubungi melalui telepon seluler. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here