Selasa, 21 Agustus 2018
SUASANA kegiatan diskusi bertajuk potensi penyelewengan uang negara untuk pilkada yang digelar Ikatan Wartawan Online di salah satu kafe Kota Serang, Rabu (4/4/2018).*

Dana Terbatas, Calon Kepala Daerah Korupsi

SERANG, (KB).- Biaya politik tinggi dan keterbatasan dana yang dimiliki calon untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu penyebab calon kepala daerah (cakada) melakukan penyelewengan uang negara baik berupa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kepentingan politik.

Modusnya tidak hanya berupa korupsi, tetapi dapat berbentuk politisasi pengalokasian uang negara. Setidaknya itulah yang dikatakan Peneliti Korupsi Politik pada Indonesia Corruption Wath (ICW), Almas Sjafrina dalam kegiatan diskusi bertajuk potensi penyelewengan uang negara untuk pilkada yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) di salah satu kafe Kota Serang, Rabu (4/4/2018).

Ia mengatakan, penyelewengan uang negara untuk kampanye lumayan sulit untuk diungkap. Uang negara yang paling rawan diselewengkan, adalah dana hibah dan bansos (bantuan sosial). “Nah, bansos ini diberikan kepada yang tidak seharusnya menerima, kemudian menerima dana hibah dan bansos ,” katanya.

Menurut dia, secara umum, praktik tersebut rawan terjadi di semua daerah Indonesia termasuk Banten. Sikap maupun sifatnya juga relatif sama. “Karena, ada kebutuhan pendanaan politik yang tinggi. Sementara, ada problem, problemnya adalah calon-calon atau peserta pemilu itu sendiri tidak mempunyai dana yang cukup untuk kemudian menutup kebutuhan yang tingi itu tadi. Maka, salah satu uang yang kemudian digunakan, adalah uang-uang negara,” ujarnya.

Disinggung apakah ICW sudah menemukan potensi penyelewengan uang negara pada pilkada serentak di Provinsi Banten. Ia menuturkan, belum melakukan survei. ICW biasanya akan mengetahui potensi maupun kejadian dari laporan. “Bahwa, sebenarnya terbukti secara data ada dana bansos untuk pilkada itu hanya tren dan banyak terjadi di beberapa daerah,” ucapnya.

Selain pelewengan uang negara, lanjut dia, pemilu di Banten juga rawan terjadi politik uang. Gambaran pemilu sebelumnya membuktikan, bahwa praktik politik uang di Banten cukup masif dan selalu terjadi. “Jadi, saya harapkan ada pendidikan masyarakat yang lebih masif lagi, apa bahaya politik uang itu sendiri. Kemudian, masyarakat juga perlu tahu ada aturan baru, bahwa tidak hanya pelaku politik uang yang dapat dikenakan sanksi, tapi juga penerimanya,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Didih M Sudi mengatakan, penyelewengan uang negara untuk pemilu tersbeut, rentan dilakukan petahana dan di luar petahan. Petahana rentan pengelola, sedangkan bagi petahan rentan menggunakan bantuan dari uang negara. “Kami melakukan pengawasan terhadap pergerakan petahana,” katanya.

Untuk di luar petahana, Bawaslu akan melihat sumbangan dana yang digunakan dalam kegiatan politik. “Kalau di luar petahana, kami melihat apakah masih ada sumber uang dari uang negara, ini nanti diaudit dari dana kampanye. Karena, menurut undang-undang pemilu, sumbangan perorangan itu maksimal 75 juta dan organisasi 750 juta,” ucapnya.

Ia memandang politik uang untuk memenangkan persaingan pemilu merupakan hal nista. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari seluruh masyarakat Banten. “Politik uang merupakan sesuatu yang nista,” ujarnya. Hadir juga dalam acara tersebut, Pengamat Politik Untirta, Leo Agustino. Ia menuturkan, bahwa masyarakat, penyelenggara, dan peserta pemilu perlu sama-sama menyadari pentingnya menciptakan pemilu berkualitas tanpa dicampuri dengan politik uang. “Pengawasan tidak harus dibebankan kepada Bawaslu saja,” tuturnya. (SN)*


Sekilas Info

LAZ Harfa Banten Gelar Sholat Ghaib dan Doa Bersama Untuk Korban Gempa Lombok

SERANG, (KB).- Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten menggelar sholat ghaib dan doa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *