Dana Ponpes Terancam tak Bisa Direalisasikan

SERANG, (KB).- Penyaluran dana bantuan pondok pesantren (ponpes) yang sudah dialokasikan di APBD Banten 2019 terancam tidak bisa direalisasikan. Sebab, Pemprov Banten belum juga menemukan lembaga penyalur untuk menggantikan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

Diketahui, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bantuan untuk sekitar 4.000 ponpes di Provinsi Banten. Jumlah bantuan yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per ponpes. Nilai itu lebih besar dari bantuan yang dialokasikan pada anggaran sebelumnya sebesar Rp 20 juta per ponpes.

Bukan hanya nilai bantuan, jumlah ponpes penerima juga lebih banyak dari sebelumnya yakni 3.122 ponpes. Pada anggaran sebelumnya, bantuan disalurkan melalui FSPP. Namun untuk anggaran 2019, bantuan tidak bisa lagi disalurkan melalui FSPP. Sebab, adanya larangan penyaluran melalui lembaga yang sama secara berturut-turut.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, dana ponpes yang kemungkinan tidak dapat disalurkan pada 2019 dapat dialokasikan kembali di 2020. Lembaga penyalurnya kembali menggunakan FSPP.

“(Tahun) kemarin lewat FSPP yang mana di bawahnya menaungi pondok pesantren. Tidak boleh (lewat FSPP lagi), kemarin sudah mengusulkan kajian ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), apakah boleh atau tidak. Secara aturan perundang-undangan selain yang ada di undang-undang (lembaga yang) tiap tahun bisa menerima hibah. Kalau FSPP kan tidak bisa dalam jangka setiap tahun, jadi harus ada jenjang setiap tahunnya,” kata wagub, Ahad (20/1/2019).

Disinggung apakah dana ponpes yang kemungkinan tidak terserap akan menjadi silpa, mantan Anggota DPR RI ini tidak membantahnya. Dana ponpes bisa menjadi silpa dan akan digeser untuk kebutuhan pembiayaan infrastruktur. “Istilahnya tidak digunakan kembali, bisa di perubahan (APBD 2019) mungkin, digunakan untuk infrastruktur, kan besar (alokasi anggarannya),” ujarnya.

Namun demikian, Andika menegaskan, Pemprov Banten akan terus berupaya agar dana ponpes bisa terealisasi tahun ini. Baginya, dana ponpes penting disalurkan untuk mendorong kemajuan pendidikan Islam. “Kalau di lembaga lain, selain bukan siap (kesiapan dari segi infrastruktur atau personel) tapi (kalau) tidak menaungi ponpes salah lagi nanti,” ucapnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, Pemprov Banten telah berupaya mencari solusi agar dana ponpes bisa direalisasikan. Caranya dengan mencari lembaga penyalur selain FSPP. Akan tetapi, pihaknya belum menemukan lembaga yang memiliki infrastrukur memadai seperti FSPP.

“Ini yang belum bersedia, belum ada (lembaga penyalur) yang kelengkapan seperti FSPP sampai ke kecamatan ada. Kalau lewat MUI (Majelis Ulama Indonesia), atau apakah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) ini yang belum ada, belum ada yang menyatakan diri bersedia,” tuturnya.

Pihaknya sedang mengkaji alternatif lain berupa mengeluarkan peraturan gubernur. Peraturan gubernur ini nantinya memfasilitasi penyaluran dana ponpes seperti halnya jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu).

“Belum. Kami baru berkutat bagaimana kalau melalui pergub, tapi kan harus lewat hasil pembahasan dengan Kemendagri dulu. Kalau ada pergub mah kaya (program) jamsosratu. Jadi rutin saja, kita tinggal verifikasi saja setiap tahunnya,” kata Mahdani. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here