Dana Kelurahan di Kota Serang, Usulan Pencairan Ditenggat Agustus

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memberi tenggat waktu hingga awal Agustus bagi kelurahan untuk mengusulkan pencairan dana kelurahan tahap pertama. Hal tersebut, karena pemkot harus mencairkan kembali dana kelurahan tahap kedua pada pertengahan Agustus.

Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang Kosasih mengatakan, dana kelurahan tahap pertama harus sudah selesai pada Juli 2019 atau selambat-lambatnya awal Agustus.

“Sebenarnya pencairan itu bulan Juli ini harus sudah selesai. Karena, bulan Agustus itu kan kami mencairkan lagi untuk tahap kedua. Kan pencairan itu tidak mungkin sekaligus, pasti bertahap. Jadi, pasti dilaksanakan. Saya sudah ingatkan itu kepada seluruh lurah dan camat,” katanya, Rabu (10/7/2019).

Menurut dia, apabila dana kelurahan tersebut, tidak dicairkan akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, dia terus melakukan arahan dan imbauan kepada lurah dan camat, agar segera mengajukan pencairan ke Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang.

“Bilamana kelurahan tersebut, tidak mencairkan dana kelurahan itu bisa menjadi beban APBD Kota Serang. Maka dari itu, saya meminta untuk segera mengajukan kepada BPKAD. Karena, batasnya itu sampai 15 Agustus besok. Masih ada waktu satu bulan lagi. Jadi, harus segera diselesaikan pada bulan ini, kami akan terus dorong,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Serang Ritadi menjelaskan, dana kelurahan tahap pertama sedianya diperuntukkan bagi Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya. Namun, karena kecamatan lain sudah lengkap persyaratannya, dana tersebut akhirnya bisa digunakan untuk seluruh kecamatan dan kelurahan yang sudah siap.

“Awalnya memang untuk Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya. Tapi, karena ada kecamatan lain yang lebih siap, akhirnya kami buka untuk kecamatan mana saja yang ingin mengajukan. Jadi, tidak harus dari Kecamatan Serang dan Cipocok. Seperti saat ini kan justru yang sudah mengajukan itu di Kecamatan Taktakan,” ujarnya.

Bagi kelurahan yang terkendala sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN), bisa diperbantukan dari kantor kecamatan setempat.

“Iya, itu bisa diperbantukan dari kantor kecamatan. Kemarin itu kan sudah ada penataan ASN pejabat di kelurahan. Jadi, sudah semakin lengkap untuk mengelola dana kelurahan,” tuturnya. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here