Dana Hibah Tak Boleh Jadi Sandaran Operasional BNN

SERANG, (KB).- BNN Banten bisa memanfaatkan Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong, Lido, Kab. Bogor atau rumah rehabilitasi narkoba Bandar Lampung. Demikian dikatakan Tenaga Ahli Bidang Media dan PR Gubernur Banten, Ikhsan Ahmad, kepada kabar-banten.com, Jumat (27/7/2018).

“Jadi, tidak perlu membangun pusat rehabilitasi sendiri seperti yang diusulkan BNN Banten untuk mendapatkan dana hibah dari APBD Banten 2019 sebesar Rp 93 miliar,” kata Ikhsan. Pesan Gubernur Banten, manfaatkan saja pusat rehabilitasi Lido dan Lampung.

Menurut Ikhsan, kedua pusat rehabilitasi tersebut merupakan sebuah pusat rujukan Nasional Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dari seluruh Indonesia. Pelayanan yang diberikan oleh Balai Pusat Rehabilitasi BNN tersebut pun bersifat gratis.

“Jadi apa urgensinya BNN Banten menginginkan dana hibah dari APBD Banten sebesar Rp 30 miliar yang salah satu peruntukkannya adalah untuk rehabilitasi? Rehabilitasi sudah dibiayai oleh APBN,” tanya Ikhsan.

Meskipun bersifat gratis, kata dia, tetap ada pelayanan yang menjadi tanggung jawab keluarga, yaitu biaya kesehatan di luar fasilitas pusat rehabilitasi, perlengkapan pribadi termasuk makanan di luar yang sudah disediakan. “Artinya, pada kebutuhan pribadi menjadi tanggungjawab keluarga, bukan APBD,” tambah Ikhsan.

Baca Juga: Soal Hibah, Gubernur Nilai Permintaan BNN Banten Tidak Wajar

Dikatakan, jika pun BNN menganggap perlu untuk membangun pusat rehabilitasi sendiri di Provinsi Banten maka koordinasi dan kerjasamanya mesti dengan Departemen Sosial. Operasional BNN Banten, tambah dia, dana yang digulirkan dari APBN cukup memadai, apalagi antara BNN Pusat dan Daerah ada pembagian penanganan kasus. Jadi, lanjut Ikhsan, tidak benar operasional BNN Daerah disandarkan kepada dana hibah.

“Bisa dibayangkan, jika operasional BNN bersandar pada dana hibah, jelas akan meruntuhkan seluruh standar kerja BNN Daerah, besar kecilnya sumbangan tergantung yang memberi,” tambahnya.

Diungkapkan Ikhsan, ketika BNN Banten tidak mengambil dana hibah yang diberikan sebesar Rp 2 miliar untuk tahun anggaran 2018 karena dianggap terlalu kecil, sebetulnya ada cara untuk mengusulkan kembali besaran yang diusulkan. Yakni, mengajukan permohonan ke Depdagri. Kemudian, Depdagri membuat surat kepada Gubernur Banten untuk membantu BNN Daerah. Akan tetapi tetap dengan catatan bahwa, permohonan tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah.

“Perlu diketahui, Gubernur adalah tangan kanan Presiden, wakil pemerintah pusat. Seharusnya sebagai lembaga vertikal, BNN Banten menggunakan cara-cara yang lebih santun,” katanya. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here