Dana Desa untuk Studi Banding Ditelusuri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri penggunaan dana desa di Kabupaten Pandeglang yang beberapa kali digunakan untuk kegiatan studi banding. Penelurusan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang masuk kepada lembaga anti rasuah tersebut.

Demikian terungkap dalam kegiatan rapat koordinasi Pemprov Banten dan Korpsupgah KPK di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (8/10/2019).

Pantauan wartawan, dalam paparannya satgas menyebutkan kegiatan studi banding yang dibersumber dari dana desa terjadi pada September lalu dengan tujuan Bali dan berlangsung selama tiga hari. Bukan tahun ini saja, kegiatan serupa juga pernah dilakukan dengan tujuan Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Kepala Satuan Tugas Koodinasi Supervisi Pencegahan KPK Wilayah IV Sugeng Basuki membenarkan, adanya paparan terkait dana desa di Pandeglang yang digunakan untuk studi banding. Hal tersebut disampaikan karena ada laporan yang masuk ke KPK. Dalam laporannya, dana desa yang dipakai adalah yang berasal dari APBN.

“Kami dapat informasi dulu, namanya informasi, otomatis akan kita sampaikan. Kami mendengar ada informasi, ada dana desa dipakai untuk studi banding ke sana,” katanya.

Pihaknya belum melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait laporan tersebut. Setelah klarifikasi membenarkan dana desa digunakan untuk studi banding, KPK akan menelurusi lebih lanjut untuk apa dan siapa yang saja yang ikut di dalamnya.

“Kalau nanti sudah dicek benar atau tidak? Mengapa? Siapa saja yang ke sana? Itu kan nanti baru bisa ditanyakan (ketahui),” katanya.

KPK meminta Pemprov Banten yang melakukan klarifikasi. Pemprov bisa berkoordinasi dengan Inspektorat setempat. “Apapun asalnya (sumber dana desa), kewajiban monitor mau dari pusat maupun dari pemprov harus monitor,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada dasarnya dana desa bisa digunakan untuk membiayai studi banding. Namun, dengan catatan kegiatan tersebut benar-benar tepat sasaran. Artinya daerah tujuan studi banding merupakan daerah yang memiliki inovasi yang bisa dijadikan contoh, inovasi aplikasi untuk pengembangan desa.

“Pembelajaran kan jadi dana desa itu kan karena desa banyak auditornya sedikit, di sana misal punya aplikasi kalau orang mengajukan dana desa harus memasukan programnya apa, potret (diseleksi otomatis), kan bisa saja,” tuturnya.

Indikasi dana desa dikatakan diselwengkan jika daerah tujuan studi banding tak sesuai dengan apa yang dilaporkan. “Kalau di sana orangnya pulang enggak dapat apa-apa, kami cek ke sana bukan ke desa ini tapi di sebelahnya, itu baru suatu penyimpangan,” ujarnya.

Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti permohonan KPK. Laporannya juga akan disampaikan dalam waktu dekat. “Mohon segera ditindaklanjuti. Jangan laporannya bagus-bagus tapi KPK ada temuan seperti itu,” katanya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here