Dana Bantuan Tsunami Dipertanyakan

PANDEGLANG, (KB).- Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk transparan dalam pengelolaan bantuan dana tsunami Selat Sunda dari pihak relawan, swasta dan instasi pemerintah di luar Banten.

Anggota PMII Pandeglang Ahmadi mengatakan, berdasarkan informasi yang tercatat dari Humas Pemkab Pandeglang, setidaknya tercatat bantuan tsunami dari pihak swasta mencapai Rp 5,9 miliar. Bahkan, hingga kini bantuan tersebut terus berdatangan.

“Kita doakan jika mana pemerintah memakan dana bantuan tsunami mendapat musibah,” kata Ahmadi saat orasi di depan kantor DPKD Pandeglang, Kamis (27/6/2019).

Hal hampir senada dikatakan Ketua PMII Pandeglang Mohamad Basyir. Ia mengatakan, dana bantuan tsunami yang bersumber dari para relawan, swasta dan pemda di luar Banten, sampai saat ini belum disalurkan oleh Pemkab Pandeglang.

“Pemda Pandeglang pernah merilis bantuan itu mencapai Rp 5,9 miliar. Tapi kemarin pada bulan Juni ada bantuan kembali sebanyak Rp 240 juta, tapi informasi itu tidak pernah berubah. Pemda juga pernah mengeluarkan pengeluaran sebesar Rp 740 juta untuk operasional. Operasional seperti apa, itu tidak pernah dijelaskan,” ujarnya.

Selain itu, Basyir menemukan kejanggalan yang dikeluarkan oleh Pemkab Pandeglang untuk pembangunan hunian sementara (Huntara).

“Kata mereka mengeluarkan uang sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembangunan huntara. Tetapi ketika kami advokasi ke lapangan, pembangunan huntara itu bersumber dari BUMN,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat transparan dalam pengelolaan dana bantuan tsunami. Dan mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut penyaluran bantuan tsunami itu.

“Tuntutan kami, mereka harus transparan dan APH harus mampu mengusut penyaluran dananya,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang Nina Kartini, sudah memanggil beberapa pihak pengelola bantuan tsunami. Seperti BPBD Pandeglang untuk mempertanyakan bantuan tsunami yang bersumber dari relawan, swasta dan instansi pemerintah.

“Ya, memang pengelolaannya tidak transparan. Saya pinta tuh rincian penggunaan dananya ke BPBD sampai saat ini enggak dikasih juga. Terus sisa dana yang belum terpakai katanya dimasukan ke dana lain-lain,” katanya.

Nina juga tidak bisa mengusut bantuan tersebut, jika tidak ada laporan dari masyarakat. “Kalau kita kan harus jelas, dasarnya apa mengusut itu, ya minimal ada laporan lah dari masyarakat,” ujarnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here